Nur Pamudji menjelaskan audit BPK itu dilakukan atas permintaan DPR terhadap delapan pembangkit yang ada di Indonesia, sebagian besarnya berada di Pulau Jawa. “Soal Rp37 triliun, itu hasil audit BPK atas permintaan DPR tahun 2010,” kata Dirut PLN itu dalam media workshop soal rasionalisasi tarif listrik menuju subsidi tepat sasaran, di Sentul, Bogor, Selasa (30/10) malam.
Dikatakannya, ketika itu BPK membentuk panitia kerja hulu listrik, panitia itu ingin mendapatkan gambaran listrik tentang biaya energy primer. Singkat cerita, audit itu selesai September 2011 dan diserahkan ke DPR.
“Jadi sudah lebih setahun ya. PLN memang belum pernah diundang untuk membahas hasil audit itu, baru semingu lalu diundang ke DPR, tapi tidak dilanjutkan karena Pak Dahlan tidak datang. Jadi yang mau dihadirkan itu ternyata Pak Dahlan, bukan Dirut PLN,” kata Nur Pamudji.
Baru-baru ini sebagai pihak yang diaudit oleh BPK, PLN baru mendapatkan hasil audit tersebut. Di mana intinya temuan inefisiensi Rp37 triliun itu adalah biaya yang bisa dihemat seandainya 8 pembangkit di Indoensia bisa mendapatkan gas. Delapan pembangkit ini sendiri operasionalnya bisa menggunakan gas maupun BBM.
Hal ini sudah sudah pernah dijelaskan PLN ke Komisi VII DPR, seperti pembangkit Gresik, Belawan, Muara Karang dan lainnya. Pada awalnya semuanya seratus persen dioperasikan pakai gas, setelah sekian tahun beroperasi pasokan gasnya merosot karena habis.
“Kalau bahan bakar gas surut, padahal pembangkit listrik harus tetap beroperasi, solusinya apa? Ya kita pakai BBM. Artinya dicampur bahan bakarnya, sebagian pakai gas sebagian BBM supaya output dari pembangkit listriknya tidak berkurang, itu saja,” tutur Nur Pamudji.
“Ada delapan pembangkit yang seharusnya bisa pakai gas, karena gas tidak ada terpaksa pakai BBM, sehingga kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan. Kalimatnya BPK begitu. Jadi kalimatnya auditor itu tajam dan sangat menggambarkan persoalannya,” tambah Dirut PLN itu.
Belakangan dirinya heran karena ada pihak yang mengkaitkan hasil audit BPK soal inefisiensi senilai Rp37 triliun itu dengan pengadaan genset. “Apa hubungannya dikaitkan dengan genset, laporan BPK tidak ada membahas genset, jadi ini menurut saya itu mis informasi,” tegas Nur Pamudji lagi.
Dalam workshop itu Nur Pamudji juga menyampaikan sedikit bocoran tentang laporan BPK mengenai delapan pembangkit tersebut. Dipaparkannya bahwa delapan pembangkit itu di antaranya pembangkit Tambak Lorok yang menggunakan gas dari lapangan Kepodang. Kemudian pembangkit Muara Tawar.
“Audit itu direkomendasikan BPK ke BP Migas dan PGN, justru PLN tidak diminta menindaklanjuti. Pembangkit di Belawan, Medan, juga dirkomendasikan BPK ke BP Migas, tindaklanjutnya pemerintah memutuskan mengubah fasilitas di sana,” jelas Nur Pamudji.
Begitu juga dengan pembangkit di Muara Karang dan Priok yang dijadikan satu dalam audit BPK juga tidak direkomendasikan BPK ke PLN, tapi kepada PT Nusantara Rekas selaku kontraktor dan Menteri ESDM. Namun karena perusahaan itu rekanan PLN, maka rekomendasi BPK dikerjakan bersama-sama.
Pembangkit di Gresik rekomndasi BPK juga ke BP Migas. Tindak lanjutnya sudah dilakukan penambahan pasokan gas untuk pembangkit itu. Audit di pembangkit Grati rekomnya juga ke BP Migas yang memiliki otoritas mengatur masalah gas dan realisasinya juga ada tambahan gas di sana.
“Pembangkit Teluk Lembu di Pekanbaru, rekom BPK juga ke BP Migas, nah tindakannya ditambah pasokan dari sumur yang baru dikembangkan oleh energy mega persada (EMB). Hanya untuk pembangkit di Bali, PLN dapat rekom BPK, rekom juga untuk PGN, tindak lanjutnya direksi PLN segera bangun FLSU dan PGN mengalokasikan gasnya. Jadi perlu saya tegaskan audit BPK itu hanya soal delapan pembangkit ini,” tambah Nur Pamudji menjelaskan hasil audit BPK itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan BUMN Tak Umbar SMS Gelap Inisial Pemalak
Redaktur : Tim Redaksi