Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Sutrisno, menyatakan bahwa pemerintah sudah memiliki rencana aksi berupa Grand Design Pengelolaan Perbatasan 2011-2025. "Dari grand desing itu ada rencana induk 2011-2012. Nha untuk 2012 ini kita alokasikan Rp 3,85 triliun," ucap Sutrisno di Jakarta, Jumat (17/2).
Nantinya, dana tersebut akan dialokasikan ke 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kalimantan Barat mendapat Rp 673,2 miliar. Selanjutnya Kalimantan Timur (Rp 303,007 miliar), Papua (Rp 920,74 miliar), NAD (Rp 52,42), Sumatera Utara (Rp 58,58 miliar).
Kemudian Kepri (Rp 179,23 miliar), Riau (Rp 146,8 miliar), Sulawesi Utara (Rp 383,06 miliar), NTT (Rp 786,63 miliar), Maluku (Rp 185,5 miliar), Maluku Utara (Rp 115,53 miliar) dan Papua Barat (Rp 44,474 miliar)
Sutrisno menjelaskan, sesuai Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, maka dana itu akan dipiroritaskan untuk lima agenda utama. Pertama, untuk penerapan dan penegasan batas wilayah negara.
Kedua, untuk peningkatran pertahanan, keamanan dan penegakan hukum Ketiga, untuk pengembangan ekonomi kawasan.
Keempat, pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan kelima, untuk penguatan kelembagaan. "Nanti setiap kecamatan di perbatasan kita tangani langsung selama tiga tahun," ucapnya.
Tahun 2012 ini sebagai tahap awal, dilanjutkan tahap kedua pada 2013 sebagai tahap lanutan. "Tahun 2014 sebagai tahap pemantapan," sambungnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FPI Merasa jadi Korban Pengalihan Isu Partai Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi