jpnn.com, JAKARTA - Tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen mengembangkan skema-skema kerja sama baru yang bisa memenuhi kebutuhan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk melakukan industrialisasi di kawasan-kawasan transmigrasi.
Hal ini dikarenakan skema Badan Layanan Umum (BLU) maupun skema Badan Milik Negara (BMN) yang selama ini banyak dipakai di berbagai instansi pemerintah ternyata masih belum cukup memadai.
BACA JUGA: Kementan-Kementrans Berkolaborasi Bangun Kawasan Transmigrasi untuk Swasembada Pangan
Kesimpulan ini diambil setelah diskusi selama beberapa jam antara jajaran tim Kemenkeu dan jajaran pimpinan Kementrans yang dipimpin Sekretaris Jenderal Danton Ginting Munthe di kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).
Sejalan dengan transformasi untuk pengembangan industri berskala besar di kawasan transmigrasi, Kementrans ingin mendapat masukan model-model kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan, dan hasilnya bisa dipakai untuk membiayai program program kementerian.
BACA JUGA: Kementrans dan Kementan Jalin Kolaborasi untuk Genjot Pendapatan Petani-Transmigran
Skema-skema yang dibicarakan antara lain BLU dan BMN.
“Tujuannya memberikan wawasan pandangan koperasi dan korporasi, transmigran sudah punya modal yaitu lahan dan SDM. Tinggal diberikan redefinisi berupa pelatihan dan wawasan untuk menciptakan ekonomi baru di kawasan transmigrasi tentu dengan adanya BLU ini,” kata Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resminya, Jumat (10/1).
BACA JUGA: Kementrans Minta Kemenkes Bangun Puskesmas di Kawasan Transmigrasi
Menurut Mentrans Iftitah, skema kerja sama ini dibutuhkan agar menarik bagi investor.
Selain itu, pada saat yang sama juga menguntungkan warga transmigran serta warga sekitarnya sekaligus melindungi lahan-lahan mereka dari godaan untuk dialihfungsikan.
"Investasi besar ini dibutuhkan untuk meningkatkan skala ekonomi proses produksi sehingga bisa menjadi kawasan yang berdaya saing," terangnya.
Dia mencontohkan pengembangan agroindustri, agrowisata, dan pengembangan infrastruktur.
Di sisi lain, hasil kerja sama ini diharapkan juga bisa membiayai sebagai program kementerian.
Dengan demikian, kementerian tidak perlu meminta anggaran yang besar pada APBN.
Diperlukan skema yang akuntabel dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan sejenisnya.
Skema-skema kerja sama dan regulasi yang ada saat ini belum bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan tadi.
Karena itu tim Kemenkeu sepakat untuk bertemu lagi dengan tim Kementrans guna mematangkan skema alternatif serta regulasinya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi