jpnn.com, JAKARTA - TaxPrime bersama The Titan Asia menggelar diskusi bertajuk “Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks” secara daring pada Kamis (2/2).
Diskusi ini memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan perpajakan, kebijakan perpajakan, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), strategi kepatuhan pajak, dan pengaruh transformasi struktural terhadap perubahan proses bisnis, serta pentingnya pengelolaan Family Office.
BACA JUGA: Beri Kemudahan Nasabah, Indodax Rilis Fitur Bukti Laporan Pajak
Pada sesi pertama diskusi ini menghadirkan panelis Machfud Sidik (Senior Advisor TaxPrime, Direktur Jenderal Pajak tahun 2000 -2001), Robert Pakpahan (Senior Advisor TaxPrime.
Kemudian Direktur Jenderal Pajak tahun 2017 - 2019), Wawan Setiyo Hartono (Senior Advisor TaxPrime), Emanuel Dewo Adi Winedhar (Senior Advisor TaxPrime), Teguh Wisnu Purbaya (Tax Compliance and Audit Advisor TaxPrime), dan Bayu Rahmat Rahayu (Transfer Pricing Compliance and International Tax Advisor TaxPrime).
BACA JUGA: Karyawan PT Gramedia Kini Bisa Punya Rumah dengan Skema KPR dari BTN Â
Paparan para panelis dalam sesi ini menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 secara optimistis diprediksi tumbuh dengan tren positif berkat reformasi perpajakan yang tiada henti.
Ini memberi angin segar di tengah isu ketidakpastian ekonomi, resesi global, terhambatnya rantai pasok produksi, bahkan konflik Rusia-Ukraina.
BACA JUGA: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Serap Tenaga Kerja SMK Lewat Link and Match Industri
Machfud Sidik mengungkapkan, selain langkah fundamental dan reformasi perpajakan, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak mitigasi menghadapi perlambatan ekonomi, termasuk di antaranya krisis energi, isu crypto currency, serta memaksimalkan potensi komoditas yang harganya meningkat tajam.
Jika di banyak perusahaan persoalan pajak relatif terkelola lebih baik, yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan literasi di kalangan UMKM.
Terkait mitigasi risiko perusahaan, Bayu mengungkapkan mitigasi risiko paling memungkinkan apabila sudah dapat mengidentifikasi risiko.
Dalam konteks Transfer Pricing berada ditempat mereka melakukan usaha. Cara mencegah risiko terjadi adalah menyiapkan planning dan berdiskusi dengan Ditjen Pajak untuk mengajukan APA.
Menurut Emanuel Dewo, dengan adanya landscape perubahan kebijakan, baik domestik maupun internasional menimbulkan risiko bagi Wajib Pajak.
Untuk itu perlu melihat kembali arrangement-nya sudah sesuai atau tidak.
Langkahnya adalah melihat internal policy, untuk Transfer Pricing adalah planning dan monitoring. Langkah kedua untuk pencegahan, pilihan yang direkomendasikan adalah APA untuk mencegah dispute dan risiko.
Pada sesi kedua diskusi ini dipaparkan tentang semakin mudahnya pengelolaan “Family Office” dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan.
Muhamad Fajar Putranto (Senior Advisor TaxPrime dan TheTitan.Asia) mengingatkan, 95 persen bisnis di Indonesia dimiliki para individu pribadi dan keluarga.
Sudah usai era penghindaran terhadap perpajakan yang sering dilakukan perusahaan keluarga.
Sifat bisnis jenis ini cenderung tidak mengelola aspek perpajakannya, baik karena alasan abai, tidak memiliki literasi memadai, atau secara sengaja menghindarkannya.
Padahal, agar bisnis yang biasa disebut sebagai “Family Office” ini dapat berkembang, kepatuhan pada aturan perpajakan menjadi bagian keberlangsungan bisnis sekaligus terjaminnya pengelolaan dan tongkat estafet bagi generasi berikutnya.
“Akhir-akhir ini, Generasi Z yang masuk kalangan ‘crazy rich’ semakin banyak. Mereka harus memperhatikan pertumbuhan bisnis sekaligus mempersiapkannya bagi anak-anak mereka di masa depan. Kelak mereka tidak hanya meninggalkan harta, tapi juga kewaiban pajak,” terang dia.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menginjak 9 Tahun, SiCepat Ekspres Terus Bertransformasi
Redaktur & Reporter : Yessy Artada