JAKARTA - Persoalan logistik tak hanya menghantui pelaksanaan Pemilu legislatif 2009Masalah distribusi juga menjadi persoalan, khususnya ke daerah-daerah pelosok pedalaman yang terpencil seperti di wilayah Papua Barat.
Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) khawatir pengiriman logistik pemilu khususnya surat suara Pemilu 2009 ke Provinsi Papua Barat tidak tepat waktu
BACA JUGA: Wiranto Janji Lahirkan Pemimpin Baru
Anggota Bawaslu Agustiano Tio mengatakan, TNI hanya memiliki waktu dua pekan sebelum hari H pelaksanaan Pemilu 9 April 2009BACA JUGA: PAN Birukan GOR Delta Sidoarjo
Padahal, Papua Barat termasuk wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkauLebih lanjut Agustiani menambahkan, jika distribusi logistik ke Papua Barat dilakukan melalui udara, maka
jadwal penerbangan ke Papua Barat hal itu akan terbentur jadwal penerbangan yang hanya dua kali sehari
BACA JUGA: Gerindra Tugaskan Mantan Tokoh PDIP
Tidak hanya itu, TNI masih harus mengirim surat suara menggunakan helikopter ke wilayah yang tidak memiliki landasan pesawat terbang"Bahkan, ada tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kakiAda surat suara yang harus dipanggul,” ujarnya.Agustiani mengungkapkan, sesuai kontrak maka pengiriman surat suara hingga KPU kabupaten/kota seharusnya juga dilakukan oleh perusahaan percetakanSayangnya, pihak perusahaan percetakan enggan melakukan itu karena kondisi geografis yang memang sulit"Seharusnya perusahaan percetakan bertanggung jawab mengirim surat suara ke wilayah manapun berdasarkan kontrakTNI hanya mengirim surat suara hingga KPUD Provinsi Papua Barat," tuturnya.
Karenanya Bawaslu meminta KPU menyiapkan rencana cadangan jika distribusi surat suara ke Papua terhambat"Kita perlu tahu contingency plan KPU jika surat suara belum sampai ke tingkat panitia pemilih kecamatan (PPK) pada tujuh hari sebelum hari pemilihan," cetusnya.
Menanggapi hal itu, Sedangkan Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi mengatakan, KPU masih merinci KPU kabupaten di Papua Barat mana saja yang membutuhkan bantuan TNIBambang menegaskan, dalamhal pengiriman logitik ternyata dari enam kabupaten di Papua Barat tidak seluruhnya butuh bantuan TNI"Hanya beberapa distrik saja," kilahnya.
Selain itu, katanya, KPU juga akan segera bertemu TNI untuk tindak lanjut MoU antara keduanya"Kita akan diskusikan hasil rincian dengan TNI pada Senin (30/3) nanti," tukasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Barindo Usulkan Akbar Dampingi SBY
Redaktur : Tim Redaksi