Junaidi mengemukakan, KPU Provinsi DKI mengembalikan DPT Jakarta Barat sehari setelah dilakukan rapat pleno penentuan DPT Jakarta Barat. Selanjutnya, KPU langsung melakukan verifikasi DPT 56 kelurahan. Setelah dilakukan verifikasi, KPU menemukan sedikitnya 6000 pemilih ganda, baik itu nama maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam draft DPT. “Setelah kami kroscek kembali masih ada NIK dan nama ganda,” katanya.
Tentunya, dari berubahnya DPT, tersirat verifikasi yang dilakukan oleh PPS dan PPK Kota Jakarta Barat belakangan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bisa jadi, petugas tersebut tidak melakukan verifikasi atau ada indikasi permainan suara dalam pemasukan DPT. Namun, Junaidi tidak mau membahas masalah tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Jakarta Barat. “Besok kami akan rapatkan dengan panwaslu,” paparnya.
Fenomana berubahnya jumlah pemilih di lingkungan Jakarta Barat memang bukan hal baru. Sebelumnya, ada indikasi ada suara fiktif dalam DPT. Bahkan, dari hasil survei, Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I), sekitar 15-20 persen Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan pemilih fiktif. Ini terbukti setelah ditemukan 18 ribu daftar pemilih ganda dari 56 kelurahan saat verifikasi DP4.
Setelah melewati beberapa verifikasi muncullah 1.514.114 pemilih. Kemudian, bertambah 692 pemilih menjadi 1.514.806 saat pleno. Akan tetapi berkurang kembali 6000 setelah adanya penemuan DPT ganda saat detik terakhir.
Dari penemuan pemilih ganda tersebut, tentu akan mempengaruhi jumlah DPT hasil pleno. Dari 1.514.806 pemilih hasil pleno berubah menjadi 1.508.806 pemilih. “Tetapi ini belum final. Kami masih terus melakukan verifikasi, kami harapkan besok sudah selesai,” jelasnya.
Sementara itu, anggota KPU DKI yang membidangi data pemilih Aminullah menegaskan, saat ini pihaknya tengah mengkroscek DPT antar wilayah. “Petugas kami sedang membersihkan nama-nama yang terindikasi ganda,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan, proyek logistik, seperti pencetakan kertas suara, tanda pengenal dan sebagainya tidak akan terganggu. “Sebagian sudah ada yang dilelang. Sebagian lagi masih berjalan,” terang Aminullah. Yang sudah berjalan di antaranya pemasangan spanduk di sejumlah titik. Kemudian ada juga untuk pengadaan cetak suara dianggarkan sekitar Rp 16 miliar, cetak kartu pemilih sekitar Rp 5,5 miliar. Selain itu ada juga pengadaan cetak tanda pengenal Rp1.841.326.344, cetak sampul kertas Rp 535.262.200, cetak formulir Rp 698.865.750 dan pengadaan tinta khusus dianggarkan Rp 1.288.936.000. (ash/dai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Parpol Ancam Pidanakan PNS Tak Netral
Redaktur : Tim Redaksi