JAKARTA - Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengolah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dinilai bermasalah.
Karena dari hasil pemantauan yang dilakukan Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), di beberapa tempat, ditemukan beberapa kelemahan.
Di antaranya penyelenggara Pemilu di tingkat bawah, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diminta bantuan oleh KPU Kabupaten/kota memproses data, ternyata tidak pernah disediakan sarana penunjang internet.
"Bagaimana mungkin petugas bisa bekerja optimal jika perangkatnya tidak disediakan," ujar Direktur Sigma, Said Salahudin di Jakarta, Jumat (12/7).
Menurutnya, andaipun PPS berinisiatif menggunakan jaringan internet milik pribadi atau coba memanfaatkan fasilitas warnet, tetap berhadapan dengan masalah. Karena setelah begadang semalam suntuk, proses sering berakhir dengan keterangan gagal atau failed.
"Rasa frustrasi saat memroses data inilah yang boleh jadi membuat PPS menyusun DPS tanpa berpedoman pada asas kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian," ujarnya.
Temuan lain, Sigma menurut Said, juga melihat keamanan data pada Sidalih sangat rendah. Sebab password yang diberikan kepada suatu PPS, juga diketahui PPS lain, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/kota, sampai KPU pusat.
"Ironisnya password yang telah diberikan, tidak bisa diubah. Sehingga bagaimana mungkin data yang disusun oleh PPS bisa terjamin kesahihannya," ujarnya.(gir/jpnn)
Karena dari hasil pemantauan yang dilakukan Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), di beberapa tempat, ditemukan beberapa kelemahan.
Di antaranya penyelenggara Pemilu di tingkat bawah, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diminta bantuan oleh KPU Kabupaten/kota memproses data, ternyata tidak pernah disediakan sarana penunjang internet.
"Bagaimana mungkin petugas bisa bekerja optimal jika perangkatnya tidak disediakan," ujar Direktur Sigma, Said Salahudin di Jakarta, Jumat (12/7).
Menurutnya, andaipun PPS berinisiatif menggunakan jaringan internet milik pribadi atau coba memanfaatkan fasilitas warnet, tetap berhadapan dengan masalah. Karena setelah begadang semalam suntuk, proses sering berakhir dengan keterangan gagal atau failed.
"Rasa frustrasi saat memroses data inilah yang boleh jadi membuat PPS menyusun DPS tanpa berpedoman pada asas kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian," ujarnya.
Temuan lain, Sigma menurut Said, juga melihat keamanan data pada Sidalih sangat rendah. Sebab password yang diberikan kepada suatu PPS, juga diketahui PPS lain, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/kota, sampai KPU pusat.
"Ironisnya password yang telah diberikan, tidak bisa diubah. Sehingga bagaimana mungkin data yang disusun oleh PPS bisa terjamin kesahihannya," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Putuskan Hanura Berhak Usung Caleg di Jabar II
Redaktur : Tim Redaksi