jpnn.com, JAKARTA - Republik Islam Iran tidak terima keanggotaannya di Komisi PBB untuk Status Perempuan (UNCSW) dicabut secara sepihak.
Teheran menyebut PBB telah lakukan bidah politik yang tidak hanya mendiskreditkan organisasi tersebut, tetapi juga menciptakan preseden buruk untuk masa depan.
BACA JUGA: Moncer di Piala Dunia, Striker Iran Jadi Incaran Klub Serie-A
Hal itu disampaikan oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta dalam pernyataan resminya pada Jumat.
Keanggotaan sah Iran berakhir pada Rabu malam (14/12) menyusul resolusi ilegal dari Amerika Serikat yang berdasarkan pada klaim tak berdasar dan argumen palsu melalui narasi keliru yang bertentangan dengan semangat dan teks dari Piagam PBB, menurut pernyataan itu.
BACA JUGA: Didemo 2 Bulan Nonstop, Republik Islam Iran Mulai Melunak soal Hijab
"Komisi PBB untuk Status Perempuan adalah salah satu pilar Dewan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC). Resolusi untuk membatalkan keikutsertaan Iran dalam Komisi PBB untuk Status Perempuan diajukan pemerintah AS dan sebagai kelanjutan dari tekanan global terhadap Iran dengan tujuan mendukung kerusuhan di negara kami," demikian pernyataan tertulis dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Jumat.
Pencabutan keanggotaan itu, menurut Kedubes Iran, terjadi saat negara itu menjadi anggota Komisi UNCSW selama dua periode sejak 2011 dan memenangkan keanggotaan UNCSW untuk ketiga kalinya selama pemilihan April 2021 dengan jumlah suara maksimum 43 dari 54 negara anggota ECOSOC.
BACA JUGA: Arab Saudi Prediksi Timur Tengah Bakal Memanas Gegara Iran
Tindakan bias AS terhadap Republik Islam Iran merupakan upaya untuk memaksakan tuntutan politik sepihak dan mengabaikan tata cara pemilihan anggota di lembaga internasional, kata Kedubes Iran dalam keterangannya.
"Sejak pemungutan suara untuk keanggotaan Iran di UNCSW, AS menentang keanggotaan Iran, namun upaya mereka tidak berhasil mengingat kepercayaan dan suara negara-negara anggota ECOSOC kepada Iran," lanjutnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Iran menilai bahwa AS memanfaatkan perkembangan terakhir di Iran untuk mencapai tujuan utamanya dan tindakan bias AS terhadap Iran merupakan penghinaan besar bagi negara-negara yang menyuarakan keanggotaan Iran di UNCSW.
Pencabutan keanggotaan Iran juga menunjukkan bahwa negara-negara yang memaksakan unilateralisme di pentas internasional sebenarnya takut dan khawatir terhadap kehadiran negara-negara merdeka yang memiliki pemikiran, pandangan dan kemampuan konsep dokumen organisasi internasional.
"Tidak diragukan lagi bahwa AS tidak dapat menutupi meluasnya pelanggaran hak-hak bangsa Iran, khususnya perempuan negara kami, melalui pengenaan sanksi sepihak selama beberapa dekade," kata Pemerintah Iran dalam pernyataan tersebut.
Menurut Kedubes Iran, tindakan Pemerintah AS bersama sekutu-sekutunya adalah bidah politik yang sangat berbahaya.
Kini, setiap anggota PBB yang berani berseberangan dengan Blok Barat, maka terancam diperlakukan seperti Iran.
"Dan sungguh ironi bahwa rezim Zionis Israel, dengan catatan hitam kejahatan terorganisir terhadap bangsa Palestina, dianggap sebagai anggota UNCSW dengan dukungan Amerika Serikat dan sekutunya," kata Kedubes Iran.
Republik Islam Iran akan tetap menggunakan semua peluang dan platform yang tersedia untuk mengekspresikan pandangan berprinsip Iran di forum-forum internasional, demikian pernyataan dari Kedubes Iran di Jakarta. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif