jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengprov ISSI DKI Dito Ariotedjo meminta konflik atau dualisme yang sengaja dibuat di KONI DKI segera diakhiri.
Sebagai salah satu anggota KONI dan pemilik suara sah di Musorprov 2017, ISSI sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi usai Musorprov KONI DKI lalu.
BACA JUGA: KONI Banyak Masalah, Dana Hibah Rp 82 M Melayang
Menurut dia, siapa pun yang terpilih dalam Musorprov KONI DKI 2017 di Hotel Grand Whiz, Kelapa Gading adalah keputusan sah para anggota sesuai AD/ART.
Musorprov itu juga disaksikan oleh Wakil Ketua Umum KONI Pusatl Mayjen TNI (Purn) Suwarno.
BACA JUGA: Kemenpora Minta Stakeholder Olahraga DKI Jakarta Bersatu
"Konflik yang terjadi sekarang tentunya sangat merepotkan kami para cabor yang memiliki jajaran pelatih dan atlet yang mengandalkan dana dari pemprov melalui KONI untuk bisa berlatih. Hampir enam bulan honor tidak diterima karena mekanisme yang ada dibekukan. Pemprov pun tidak memberikan solusi lain, " kata Dito, Jumat (15/9).
Seperti yang telah diketahui, usai Musorprov yang menunjuk Doddy Amar sebagai Ketua KONI DKI 2017-2022 tidak dihadiri oleh Kadispora Ratiyono, beberapa hari kemudian diadakan agenda yang sama.
BACA JUGA: Pengprov ISSI DKI Panasi Mesin Jelang Asian Games
Musorprov itu menunjuk Yudi Suyoto sebagai ketua dan langsung disetujui oleh Kadispora DKI. Hal itu menimbulkan dualisme.
"Bagi kami pengurus cabor sepeda, siapa pun ketua yang sah hasil musorprov tidak menjadi masalah asal mampu menjalankan visi misi yang yang disampaikan saat maju sebagai Ketua KONI DKI. Oleh karena itu, harus ada kesepahaman dari seluruh stake holder bahwa olahraga bukan mengenai kekuasaan, tetapi bagaimana berlatih untuk mendapatkan prestasi. Cukuplah kita berebut kekuasaan karena atlet dan pelatih yang akan dan telah menjadi korbannya. Dengan prestasi SEA Games yang anjlok, sudah saatnya kita introspeksi dan evaluasi ke dalam," imbuh Dito.
Konflik dualisme KONI DKI yang berujung pada berhentinya pendistribusian honor pelatih dan atlet dari dana hibah pemprov saat ini sangat menyusahkan program pembinaan cabor sepeda menuju PON 2020.
Dengan hasil Rakernas PB ISSI 2017 yang merekomendasikan usia atlet sepeda di PON 2020 di bawah 21 tahun, Pengprov DKI yang hampir semua jagoannya sudah senior harus segera melakukan pencarian dan pembinaan.
Hal tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh Pengprov ISSI.
Sekum ISSI DKI Ardima Rama Putra mengatakan, pihaknya harus mencari solusi secepat mungkin.
Salah satunya meminta Pemprov DKI turut aktif dalam menyelesaikan konflik ini.
"ISSI DKI harus sesegera mungkin memulai seleksi atlet baru dan berharap bantuan dari swasta seperti JiExpo yang selama ini telah menyediakan venue untuk event sepeda di Jakarta tetap berlanjut. Begitu pun dukungan instansi seperti Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas dukungan dari sektor swasta dan instansi tersebut," katanya. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil