JAKARTA-Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin akhirnya angkat bicara terkait polemik adanya dua pengelolaan Timnas di PSSI saat ini. Dia mengakui jika memang pembentukan Badan Tim Nasional (BTN) belum dibicarakan di internal kepengurusan PSSI.
Djohar menegaskan bahwa surat keputusan (SK) telah ditanda tangani sejak lama. Namun, lelaki bergelar professor tersebut memaparkan belum semua struktur kepengurusan sudah di SK olehnya.
"Semua sudah tahu. Saya keluarkan SK BTN itu sudah lama (Desember 2012). Tapi, hanya Ketuanya saja (Isran Noor) yang saya SK, pengurus yang lain belum," katanya saat ditemui di acara pertemuan KOI, di Jakarta, kemarin (15/2).
Karena itu, dia meminta agar mereka yang dipanggil oleh Timnas mau bergabung untuk membentuk tim yang terbaik menghadapi Pra Piala Asia 2015.
"Saya berpikir hanya untuk sepak bola. Kami sudah capek, harusnya kami berbicara prestasi level atas, kami tidak layak di bawah. Karena itu perlu (dibentuk BTN)," terang Djohar.
Sebelumnya, Djohar menjelaskan bahwa pembentukan BTN memang dilakukan karena menilai kerja pengelolaan timnas kurang maksimal. Dengan adanya beberapa Timnas usia muda yang dibentuk, BTN menurutnya diperlukan agar pengelolaan semakin maksimal.
Langkah Djohar ini menimbulkan gejolak di internal PSSI. Beberapa anggota executive committee (exco) seperti Sihar Sitorus dan Bob Hippy merasa ada keputusan sepihak.
Bahkan, Sihar sudah mengajukan nama Djohar untuk dibawa ke Komite Etik dan Komite Disiplin PSSI PSSI karena dianggap melanggar etika organisasi dalam pengambilan keputusan.
"Djohar terancam sanksi disiplin dan etik. Namun harus ada pendalaman dan prosedur-prosedurnya," ucapnya.
Ketua Komite Etik "PSSI Todung Mulya Lubis saat dikonfirmasi mengakui jika sudah ada surat masuk dari Sekjen PSSI. Isinya, surat tersebut untuk duduk bersama komite etik dan Komissi Displin membahas hal ini.
Saat disinggung tentang adanya langkah dari beberapa pengurus yang ingin membawanya ke komite etik, Djohar enggan berkomentar panjang. Dia hanya menegaskan bahwa langkahnya membentuk BTN sudah sesuai aturan.
"Itu (polemik pelaporan ke Komite Etik) adalah masalah kami di dalam.Tapi, yang angkat saya yang berhentikan saya (komite etik). Nanti akan kami bicarakan, itu urusan kami di dalam," ujarnya seraya menolak pertanyaan dari beberapa wartawan dan langsung masuk ke mobilnya.
Di sisi lain, dalam acara yang sama, Mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar juga mengaku kecewa dengan kondisi yang ada di PSSI saat ini. Dia menyebtu konflik saat ini lebih para dibanding masa kepengurusan Nurdin Halid.
Saat ini, lanjut dia, konflik menjadi semakin pelik karena bukan hanya ada dualism kompetisi, tapi juga dualisme kepengurusan.
"Saya dari awal sudah berpesan kepada pak Djohar bahwa ini amanah. Tapi, ternyata permasalahan semakin besar," ucap lelaki yang pernah menjabat sebagai Komite Normalisasi tersebut. (aam)
Djohar menegaskan bahwa surat keputusan (SK) telah ditanda tangani sejak lama. Namun, lelaki bergelar professor tersebut memaparkan belum semua struktur kepengurusan sudah di SK olehnya.
"Semua sudah tahu. Saya keluarkan SK BTN itu sudah lama (Desember 2012). Tapi, hanya Ketuanya saja (Isran Noor) yang saya SK, pengurus yang lain belum," katanya saat ditemui di acara pertemuan KOI, di Jakarta, kemarin (15/2).
Karena itu, dia meminta agar mereka yang dipanggil oleh Timnas mau bergabung untuk membentuk tim yang terbaik menghadapi Pra Piala Asia 2015.
"Saya berpikir hanya untuk sepak bola. Kami sudah capek, harusnya kami berbicara prestasi level atas, kami tidak layak di bawah. Karena itu perlu (dibentuk BTN)," terang Djohar.
Sebelumnya, Djohar menjelaskan bahwa pembentukan BTN memang dilakukan karena menilai kerja pengelolaan timnas kurang maksimal. Dengan adanya beberapa Timnas usia muda yang dibentuk, BTN menurutnya diperlukan agar pengelolaan semakin maksimal.
Langkah Djohar ini menimbulkan gejolak di internal PSSI. Beberapa anggota executive committee (exco) seperti Sihar Sitorus dan Bob Hippy merasa ada keputusan sepihak.
Bahkan, Sihar sudah mengajukan nama Djohar untuk dibawa ke Komite Etik dan Komite Disiplin PSSI PSSI karena dianggap melanggar etika organisasi dalam pengambilan keputusan.
"Djohar terancam sanksi disiplin dan etik. Namun harus ada pendalaman dan prosedur-prosedurnya," ucapnya.
Ketua Komite Etik "PSSI Todung Mulya Lubis saat dikonfirmasi mengakui jika sudah ada surat masuk dari Sekjen PSSI. Isinya, surat tersebut untuk duduk bersama komite etik dan Komissi Displin membahas hal ini.
Saat disinggung tentang adanya langkah dari beberapa pengurus yang ingin membawanya ke komite etik, Djohar enggan berkomentar panjang. Dia hanya menegaskan bahwa langkahnya membentuk BTN sudah sesuai aturan.
"Itu (polemik pelaporan ke Komite Etik) adalah masalah kami di dalam.Tapi, yang angkat saya yang berhentikan saya (komite etik). Nanti akan kami bicarakan, itu urusan kami di dalam," ujarnya seraya menolak pertanyaan dari beberapa wartawan dan langsung masuk ke mobilnya.
Di sisi lain, dalam acara yang sama, Mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar juga mengaku kecewa dengan kondisi yang ada di PSSI saat ini. Dia menyebtu konflik saat ini lebih para dibanding masa kepengurusan Nurdin Halid.
Saat ini, lanjut dia, konflik menjadi semakin pelik karena bukan hanya ada dualism kompetisi, tapi juga dualisme kepengurusan.
"Saya dari awal sudah berpesan kepada pak Djohar bahwa ini amanah. Tapi, ternyata permasalahan semakin besar," ucap lelaki yang pernah menjabat sebagai Komite Normalisasi tersebut. (aam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lupakan Sementara Milan, Barca Fokus Hadapi Granada
Redaktur : Tim Redaksi