CIREBON - DPRD Kota Cirebon memiliki mimpi. Seluruh warga Kota Cirebon menikmati ruang kelas tiga rumah sakit secara gratis. Hanya dengan pernah berdomisili di Kota Cirebon selama satu tahun dan memiliki kartu tanda penduduk kota, warga dari atas sampai bawah bisa menikmati itu.
Sekretaris Komisi C DPRD Taufik Pratidina mengatakan, DPRD memiliki mimpi. Yakni, saat warga sakit tidak ada lagi berpikir tentang biaya pengobatan. Selain itu, tidak ada lagi warga sakit yang miskin, utamanya, ditolak pihak rumah sakit dengan alasan kamar penuh. “Jadi, 2013 ini tidak perlu ada SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) lagi. Saat sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Gratis di ruang kelas III,” ujarnya seperti diberitakan Radar Cirebon (Grup JPNN).
Beberapa syarat bisa diatur kemudian. Misalnya, pasien atau warga tersebut sudah berdomisili minimal satu tahun di Kota Cirebon, memiliki KTP Kota Cirebon dan mau ditempatkan di ruang kelas III rumah sakit yang bersangkutan.
Menurutnya, dana untuk memrogramkan hal itu sangat dimungkinkan. Saat ini, keberpihakan pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut yang menentukan. “Awalnya kami berikan dana jamkesda Rp15 miliar. Karena pemkot belum sanggup, turun menjadi Rp12 miliar,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, dana jamkesda di Kota Solo, Jawa Tengah, dianggarkan 1,9 persen dari total APBD. Sementara, Kota Cirebon hanya menganggarkan 0,5 persen dari APBD. Padahal, kata Taufik, Kota Solo secara APBD lebih miskin dibandingkan Kota Cirebon. Namun, kebijakan pemerintah kota yang pernah dipimpin Jokowi itu mau menganggarkan untuk kesehatan masyarakat. “Ini menunjukan kita tidak mau berpihak kepada masyarakat,” sesalnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Andi Riyanto Lie mengaku, setuju akan usul tersebut. Namun, saat ini pemkot belum siap dengan pola yang ada. Selain itu, anggaran berapapun akan habis jika hanya untuk pengobatan. Bahkan, ratusan miliar sekalipun. “Dana akan habis percuma. Itu bukan solusi terbaik dalam menjaga kesehatan masyarakat,” tukasnya.
Disamping itu, jika mimpi itu terwujud, dipastikan seluruh rumah sakit dan puskesmas akan membeludak. Sementara, mereka belum siap akan berbagai kemungkinan yang ada. Karena itu, Andi menyarankan adanya tempat dan pola yang baik.
Salah satunya, dengan melakukan langkah pencegahan melalui pembuatan perda yang pro kesehatan. Di samping itu, sosialisasi kesehatan harus terus ditingkatkan secara masif. “Dana jamkesda Rp12 miliar tidak ada artinya dan akan terbuang percuma jika hanya untuk pengobatan,” ucapnya.
Melihat itu, Andi mengharapkan adanya langkah strategis dan solutif untuk mengatasi kesehatan. Meskipun demikian, Andi Lie dan dewan lain setuju akan usul seluruh warga Kota Cirebon dapat kesehatan gratis di kelas tiga sekalipun. Namun, faktanya rumah sakit dan Dinas Kesehatan belum siap akan rencana itu.
“Ini seperti di Jakarta, pasien membeludak dan pihak rumah sakit kewalahan dan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Karena itu, perlu langkah solutif,” ujarnya. (ysf)
Sekretaris Komisi C DPRD Taufik Pratidina mengatakan, DPRD memiliki mimpi. Yakni, saat warga sakit tidak ada lagi berpikir tentang biaya pengobatan. Selain itu, tidak ada lagi warga sakit yang miskin, utamanya, ditolak pihak rumah sakit dengan alasan kamar penuh. “Jadi, 2013 ini tidak perlu ada SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) lagi. Saat sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Gratis di ruang kelas III,” ujarnya seperti diberitakan Radar Cirebon (Grup JPNN).
Beberapa syarat bisa diatur kemudian. Misalnya, pasien atau warga tersebut sudah berdomisili minimal satu tahun di Kota Cirebon, memiliki KTP Kota Cirebon dan mau ditempatkan di ruang kelas III rumah sakit yang bersangkutan.
Menurutnya, dana untuk memrogramkan hal itu sangat dimungkinkan. Saat ini, keberpihakan pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut yang menentukan. “Awalnya kami berikan dana jamkesda Rp15 miliar. Karena pemkot belum sanggup, turun menjadi Rp12 miliar,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, dana jamkesda di Kota Solo, Jawa Tengah, dianggarkan 1,9 persen dari total APBD. Sementara, Kota Cirebon hanya menganggarkan 0,5 persen dari APBD. Padahal, kata Taufik, Kota Solo secara APBD lebih miskin dibandingkan Kota Cirebon. Namun, kebijakan pemerintah kota yang pernah dipimpin Jokowi itu mau menganggarkan untuk kesehatan masyarakat. “Ini menunjukan kita tidak mau berpihak kepada masyarakat,” sesalnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Andi Riyanto Lie mengaku, setuju akan usul tersebut. Namun, saat ini pemkot belum siap dengan pola yang ada. Selain itu, anggaran berapapun akan habis jika hanya untuk pengobatan. Bahkan, ratusan miliar sekalipun. “Dana akan habis percuma. Itu bukan solusi terbaik dalam menjaga kesehatan masyarakat,” tukasnya.
Disamping itu, jika mimpi itu terwujud, dipastikan seluruh rumah sakit dan puskesmas akan membeludak. Sementara, mereka belum siap akan berbagai kemungkinan yang ada. Karena itu, Andi menyarankan adanya tempat dan pola yang baik.
Salah satunya, dengan melakukan langkah pencegahan melalui pembuatan perda yang pro kesehatan. Di samping itu, sosialisasi kesehatan harus terus ditingkatkan secara masif. “Dana jamkesda Rp12 miliar tidak ada artinya dan akan terbuang percuma jika hanya untuk pengobatan,” ucapnya.
Melihat itu, Andi mengharapkan adanya langkah strategis dan solutif untuk mengatasi kesehatan. Meskipun demikian, Andi Lie dan dewan lain setuju akan usul seluruh warga Kota Cirebon dapat kesehatan gratis di kelas tiga sekalipun. Namun, faktanya rumah sakit dan Dinas Kesehatan belum siap akan rencana itu.
“Ini seperti di Jakarta, pasien membeludak dan pihak rumah sakit kewalahan dan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Karena itu, perlu langkah solutif,” ujarnya. (ysf)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakso Daging Babi Resahkan Warga Samarinda
Redaktur : Tim Redaksi