jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah di Pulau Jawa - Bali mulai 11-25 Januari 2021 dapat menekan angka kasus positif COVID-19.
Doni optimistis bahwa hal itu dapat terwujud. Sebab, pembatasan pada pertengahan September - November 2020 dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu, atau turun hingga kurang lebih 20 persen.
BACA JUGA: Dorong Penerapan PSBB Ketat, Ketua Banggar DPR: Jika Abai, Krisis Kesehatan Makin Membahayakan
Dia juga berharap pada periode ini, persentase penurunan angka kasus aktif Covid-19 dapat lebih besar lagi dengan kebijakan PPKM atau PSBB Jawa-Bali.
"Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan. Kita harapkan persentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen," ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1).
BACA JUGA: Bu Megawati Heran, Sampai Presiden Jokowi Harus Menurunkan Banyak Tentara
Dia menjelaskan bahwa langkah pemerintah menerapkan PPKM merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.
Tentunya hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan
BACA JUGA: Ruhut Komentari Bu Risma, Bilang Ada yang Jadi Gubernur karena SARA
"Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita," jelas kepala BNPB itu.
Mantan Danden Kopassus TNI AD itu mengatakan, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.
Satgas COVID-19 juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko COVID-19.
Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplinan warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.
"Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti," jelasnya.
Doni meminta agar kerja sama yang baik dari pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.
Sebab, katanya, berjuang melawan COVID-19 secara serentak menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat sekaligus merupakan hak dan kewajiban untuk bela negara melalui profesi dan peranan masing-masing.
"Kerja sama dari berbagai komponen pusat dan daerah harus dijaga. Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara, inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing," tambahnya.(fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam