jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi pembangunan Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mendukung pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri yang dinilai dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.
Teguh menjelaskan, hilirisasi atau downstreaming dalam konteks besar industri kebijakan (industrial policy) adalah bagaimana mendorong perekonomian agar tidak hanya didominasi oleh sektor pertanian dan sektor primer saja, tetapi juga bergerak ke industri manufaktur.
BACA JUGA: Mentan Amran Tekankan Pentingnya Hilirisasi Sawit di Indonesia
“Kalau dalam konteks itu hilirisasinya harusnya kita dorong. Artinya kita dorong bagaimana dari raw material ini diproses dalam negeri untuk menjadi nilai tambah,” ucap Teguh dalam keterangannya, Senin (25/12).
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) itu menuturkan, pemerintah harus serius menggarap hilirisasi industri ini dengan membangun roadmap atau peta jalan.
BACA JUGA: 13 Pekerja Tewas Akibat Ledakan Tungku Smelter di Morowali, Tiongkok Bereaksi
Sehingga, hilirisasi tidak selalu diasosiasikan pada industri pertambangan seperti nikel, tetapi juga sektor pertanian yang memiliki potensi sangat besar seperti CPO (Crude Palm Oil) hingga UMKM yang perlu diberdayakan.
Selain itu, hilirisasi juga harus memberikan dampak dan manfaat bagi warga sekitar industri.
BACA JUGA: Timnas AMIN Sebut Narasi Pilpres 1 Putaran Usaha Paslon 02 Menutupi Rasa Putus Asa
Oleh karena itu, perlu kebijakan dari pemerintah untuk membangun hilirisasi industri yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kalau barang sudah habis masyarakatnya nanti yang ditinggalkan sengsara. Kita harus mendorong yang namanya berkelanjutan, artinya daerah tambangnya ditata dengan baik, lingkungannya diperhatikan, mendorong keberlanjutan kehidupan masyarakat di sana,” jelasnya.
Peraih gelar doktor dari Nagoya University ini menjelaskan jika pemerintah sukses mengembangkan hilirisasi industri, bukan tidak mungkin Indonesia akan naik kelas menjadi negara maju.
Walau begitu, tidak semua negara sukses menerapkan sistem industri hilirisasi tersebut.
“Kalau itu enggak didorong industri berkelanjutannya atau tahap ketiganya ya kita hanya menjadi eksportir barang setengah jadi lagi. Itu yang seharusnya didorong sebuah kebijakan yang komprehensif dan konsisten serta persisten,” tutur Teguh.
Teguh menambahkan, jika pemerintah telah memiliki roadmap yang jelas terhadap hilirisasi industri tersebut maka bukan tidak mungkin investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia seperti yang pemerintah harapkan selama ini.
“Itu kan akan memberikan sinyal kepada investor akan datang dan invest (investasi). Kalau itu clear, semua orang tahu petanya dan itu bisa dijual dan dikomunikasikan dengan baik oleh investor,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Bahlil mengatakan Jokowi tak ingin SDA Indonesia tidak memberikan nilai tambah dan justru merugikan negara dan masyarakat akibat menjual dalam bentuk mentah atau bahan baku.
Mantan Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) ini menilai, program hilirisasi berkontribusi baik kepada Produk Domestik Bruto (PDB), serta mendukung kegiatan ekspor-impor.
Adapun, salah satu dampak positif dari hilirisasi terhadap perekonomian domestik ialah pertambahan nilai dari ekspor komoditas nikel.
Bahlil menyebutkan, nilai ekspor komoditas nikel hanya mencapai 3,3 miliar US Dolar pada periode 2018, tetapi setelah larangan ekspor komoditas bijih nikel dan hilirisasi diberlakukan, nilai ekspor nikel terus bertambah, hingga mencapai 33 miliar US Dolar pada 2022. (mcr4/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi