Menurut Bambang, DPR akan bergerak untuk mendesak pemerintah buka-bukaan terkait isu mafia yang "mengusulkan" pemberian grasi kepada terpidana narkoba. "Kita (DPR) nanti akan masuk dari hak interpelasi," kata Bambang kepada wartawan usai diskusi di Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (18/11).
Menurutnya, penggunaan hak interpelasi untuk masalah pemberian grasi narkoba tidaklah berlebihan. Pasalnya, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa.
"Karena ini menyangkut kejahatan luar biasa sama seperti korupsi dan teroris, maka penting bagi DPR untuk mengambil sikap meminta penjelasan melalui hak interplasi kepada presiden," terang politisi Partai Golkar tersebut.
Total ada dua interpelasi yang akan digulirkan DPR dalam waktu dekat. Anggota dewan juga berencana memanggil presiden terkait kasus pembangunan kompleks olah raga Hambalang.
Selain itu minggu depan DPR juga mulai menggulirkan Panitia Khusus (Pansus) soal inefisiensi di tubuh PLN. DPR juga akan melakukan konfrontasi atas laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan soal dugaan pemerasan perusahaan plat BUMN yang dilakukan oknum anggota dewan.
"Pansus PLN akan bergaung minggu depan di DPR, juga konfrontasi Menteri BUMN dengan pihak-pihak terlapor. Ini kita makin gaduh tampaknya," ujar Bambang. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anas Minta Niat Rhoma jadi Capres Jangan Diremehkan
Redaktur : Tim Redaksi