jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyampaikan, Jokowi perlu transparan mengungkap sumber anggaran pembentukan tim transisi.
Sebab melihat besarnya cakupan kerja, sekretariat yang mentereng, kemungkinan banyaknya pelibatan orang perorang di dalam tim transisi, dan masa kerja sekitar dua bulan yang lumayan panjang, biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit.
BACA JUGA: MS Hidayat Resmi Deklarasi jadi Calon Ketum Golkar
"Tentu butuh biaya besar untuk menjalankan seluruh aktivitas tim transisi. Sayangnya, Jokowi sekali ini terlihat agak emoh untuk transparan soal besaran dan sumber dana," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Minggu (10/8).
Ray menilai, ketertutupan akan menimbulkan pertanyaan yang biasanya akan berujung pada asumsi negatif. Karena itu, Jokowi menurutnya perlu kembali memelopori semangat transparansi, sekalipun terkait dana internal.
BACA JUGA: Fadel Sebut Agung Laksono Dicopot karena Dukung Jokowi-JK
Selain itu, Ray juga menilai pembatasan yang tidak tegas soal hak dan wewenang tim masuk ke ranah kabinet, menimbulkan persepsi seolah tim adalah tim bayangan kabinet. Karena itu, kata Ray, Jokowi sebaiknya mulai secara aktif memfungsikan tim transisi untuk kerja-kerja yang semestinya.
"Yaitu untuk kordinasi dengan pemerintahan yang tengah berjalan dan inventarisasi persoalan-persoalan kebangsaan untuk dicarikan solusi. Makin lama wilayah ini tak tergarap, maka Ray menilai makin dekat posisi tim ke urusan pembentukan kabinet," katanya.
BACA JUGA: Meutya Hafid Pertimbangkan Maju di Pilkada Medan
Ray juga menyoroti pengangkatan Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi. Langkah tersebut katanya, blunder yang mencemaskan. Karena seolah memberi peluang pada aktor-aktor yang memiliki catatan kurang postif pada upaya penegakan dan penghormatan HAM.
"Masa depan Indonesia adalah masa depan di mana HAM selalu menjadi isu utama. Tokoh-tokoh yang tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan HAM sebaiknya ditinggalkan," katanya.
Ray menilai, Jokowi sejatinya memahami efek negatif dari sinisme publik atas tokoh-tokoh yang di masa lalunya dikenal tidak terlalu peduli pada penegakan dan penghormatan HAM.
"Bukankah Jokowi mendapat simpati justru karena dinilai tidak memiliki catatan buruk soal HAM baik di masa lalu maupun sekarang," katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Diadukan ke DKPP Terkait DPK dan DPKtb
Redaktur : Tim Redaksi