JAKARTA – Kualitas hidup perempuan Indonesia masih jauh tertinggal. Setidaknya menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Endang Rudianti, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan.
Semisal di bidang pendidikan, jumlah perempuan yang mengalami buta aksara hingga April 2013, tercatat mencapai sekitar 6,3 juta jiwa. Atau 70 persen dari total buta aksara di Indonesia yang berjumlah 9,7 juta jiwa.
“Di bidang kesehatan, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini salah satunya disebabkan keterbatasan akses ke unit pelayanan kesehatan,” kata Endang dalam diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Jumat (19/4).
Ketertinggalan juga terlihat di sektor ekonomi. Menurut Endang, dari 49 juta pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), memang 60-80 persen di antaranya merupakan perempuan. Namun secara kualitas, mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan usahanya.
“Terutama dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan, seperti bank. Ini karena perempuan sering tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan," katanya.
Representasi perempuan di lembaga politik formal menurut Endang, juga sangat terlihat belum optimal. Karena data memerlihatkan, hasil Pemilu 2004 hanya 12 persen anggota legislatif perempuan. Sementara pada Pemilu 2009, hanya 18 persen. Padahal dalam UU Pemilu, jelas diatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
“Jadi menghadapi kondisi yang ada, perempuan menurut saya memang perlu ikut berada di gelanggang politik. Karena dalam pembuatan undang-undang juga perlu memertimbangkan kepentingan perempuan dan anak-anak," katanya.
Karena itu Endang sangat setuju jika dalam Pemilu 2014, diberlakukan aturan parpol yang tidak memenuhi syarat keterwakilan minimal 30 persen perempuan, digugurkan.
“Dan PBB sangat siap akan hal ini. Karena kita sadar adalah tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik,” katanya.(gir/jpnn)
Semisal di bidang pendidikan, jumlah perempuan yang mengalami buta aksara hingga April 2013, tercatat mencapai sekitar 6,3 juta jiwa. Atau 70 persen dari total buta aksara di Indonesia yang berjumlah 9,7 juta jiwa.
“Di bidang kesehatan, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini salah satunya disebabkan keterbatasan akses ke unit pelayanan kesehatan,” kata Endang dalam diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Jumat (19/4).
Ketertinggalan juga terlihat di sektor ekonomi. Menurut Endang, dari 49 juta pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), memang 60-80 persen di antaranya merupakan perempuan. Namun secara kualitas, mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan usahanya.
“Terutama dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan, seperti bank. Ini karena perempuan sering tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan," katanya.
Representasi perempuan di lembaga politik formal menurut Endang, juga sangat terlihat belum optimal. Karena data memerlihatkan, hasil Pemilu 2004 hanya 12 persen anggota legislatif perempuan. Sementara pada Pemilu 2009, hanya 18 persen. Padahal dalam UU Pemilu, jelas diatur keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
“Jadi menghadapi kondisi yang ada, perempuan menurut saya memang perlu ikut berada di gelanggang politik. Karena dalam pembuatan undang-undang juga perlu memertimbangkan kepentingan perempuan dan anak-anak," katanya.
Karena itu Endang sangat setuju jika dalam Pemilu 2014, diberlakukan aturan parpol yang tidak memenuhi syarat keterwakilan minimal 30 persen perempuan, digugurkan.
“Dan PBB sangat siap akan hal ini. Karena kita sadar adalah tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut Yakin Kenaikan BBM Berjalan Mulus
Redaktur : Tim Redaksi