jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengingatkan pemerintah mendatang untuk mendorong fungsionalisasi kelembagaan. Menurutnya, jangan sampai presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nanti justru memperbanyak kelembagaan atau kementerian demi menyenangkan elite partai politik pengusung.
"Fungsionalisasi kementerian yang harus diperbanyak. Jangan memperbanyak kementerian untuk menyenangkan hati elit parpol," kata Siti saat peluncuran buku Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa berjudul '19 Kementerian Negara', di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Selasa (19/8).
BACA JUGA: Sarankan Dosen PTN Tak Netral di Pilpres Mundur dari PNS
Menurut Siti, tidak logis jika jumlah kementerian membengkak sementara kewenangannya banyak yang telah diserahkan ke daerah. Saat ini, sebutnya, pemerintah pusat hanya punya 6 kewenangan. “Sementara 16 kewenangan lainnya sudah diserahkan ke daerah sebagai konsekuensi dari pemberlakuan otonomi daerah," ujarnya.
Karena itu siapapun presiden yang terpilih nanti diingatkan tidak bagi-bagi kursi menteri. "Kalau ada di antara koalisi tidak punya kader yang profesional, maaf, jangan memaksa-maksa juga untuk masuk di kabinet," sarannya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Pelanggaran Pilpres Nyata, KPU Harus Kesatria
BACA JUGA: Amankan Putusan MK, Datangkan Personel dari 7 Polda
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beri Pujian ke Karen Sebagai Figur Pemegang Prinsip
Redaktur : Tim Redaksi