Dorong Raja Ampat jadi Kabupaten Layak Anak Pertama di Papua

Sabtu, 30 September 2017 – 12:33 WIB
Menteri PPPA Yohana Yambise. Foto: dok. Humas

jpnn.com, RAJA AMPAT - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mendorong Raja Ampat menjadi Kabupaten Layak Anak di Papua.
Hal itu diungkapkan Yohana saat menghadiri acara Kampanye Bersama Lindungi Anak (BERLIAN).

Saat kampanye BERLIAN, Menteri Yohana mengajarkan anak untuk aktif menjadi pelopor dan pelapor jika ada kekerasan yang mengancam mereka.

BACA JUGA: Waspada! Situs Nikah Siri Hanya Kedok Prostitusi

BERLIAN sebagai salah satu program Kementerian PPPA yang melibatkan peran serta masyarakat berbasis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

PATBM bertujuan untuk memperkuat komitmen orang tua, pengasuh, pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak anak serta perlindungan bagi anak.

BACA JUGA: Yohana Yembise Harumkan Nama Indonesia

Khususnya, memaksimalkan peran keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menentukan baik buruknya kualitas anak, dan tumbuh kembang mereka secara optimal.

"Pemkab Raja Ampat harus bekerja keras memenuhi 24 indikator kota layak anak karena di Papua dan Papua Barat belum ada satu kota atau kabupaten yang mendapatkan penghargaan atas pencapaian indikator kota layak anak," kata Yohana saat kunker ke Raja Ampat.

Pada 2016 hanya 77 kabupaten/kota yang menerima penghargaan sebagai kabupaten/kota menuju layak anak. Namun di tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi 126 kabupaten/kota.

“Sejauh ini belum ada wilayah Papua dan Papua Barat yang berhasil meraih penghargaan KLA. Namun hal itu bukanlah mustahil. Saya harapkan perhatian dan kerja keras bapak bupati dan seluruh OPD untuk menjadi kabupaten pertama di Papua yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA),A" ujar Menteri Yohana dalam sambutannya.

Menteri Yohana menekankan bahwa salah satu indikator KLA yaitu pemenuhan hak sipil anak, setiap anak harus memiliki akta kelahiran.
Anak juga tidak boleh dieksploitasi seperti dipaksa bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga.

BACA JUGA: Ini Rekomendasi Temu Nasional PUSPA 2017 KemenPPPA

Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dan bermain dengan bebas di ruang ramah anak.
Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan dalam mewujudkan Raja Ampat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak.

Raja Ampat sebagai kabupaten yang memiliki daya tarik pariwisata tinggi, tentu menarik banyak wisatawan baik lokal maupun internasional yang datang.

Hal tersebut memperbesar ruang bagi meningkatnya kasus ekploitasi pekerja anak, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga predator anak atau pedofil.

Menteri Yohana mengingatkan pentingnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan perlindungan pada anak sedini mungkin.

Termasuk memantau proses penegakan hukum terkait kasus dimana anak menjadi korban, agar pelaku kejahatan mendapatkan hukuman setimpal.

“Saya mengingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berkomitmen bersama melindungi anak-anak di sekitar kita, dari segala bentuk kekerasan. Utamanya dalam hal pencegahan, agar tidak lagi terjadi kekerasan yang menimpa anak Indonesia. Hentikan segala bentuk kekerasan pada anak sekarang dan selamanya, semua anak adalah anak kita dan berhak untuk mendapatkan hidup yang layak," pungkasnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Yohana: Harus Bersinergi Memerangi Kekerasan Anak dan Perempuan


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler