DPD Bantah Ekonomi Global Penyebab Indonesia Terpuruk

Jumat, 04 September 2015 – 20:27 WIB
FOTO: DOK.DPD RI

jpnn.com - MALANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad mengkritik sikap pemerintah yang selalu menjadikan alasan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebagai akibat dari ekonomi global.

“Tidak sepenuhnya benar alasan pemerintah yang menyebut melambatnya pertumbuhan ekonomi dan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai akibat dari ekonomi global,” kata Farouk Muhammad pada Acara Press Gathering DPD RI, di Malang, Jawa Timur, Jumat (4/9).

BACA JUGA: Ini 20 WNI yang Selamat dari Tragedi Kapal Terbalik di Malaysia

Lebih lanjut, Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari masalah internal Indonesia sendiri.

“Buktinya, kabinet di-reshuffle. Itu indikasi, memang ada sesuatu yang salah di pemerintahan Joko Widodo ini,” tegas mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini.

BACA JUGA: Ketemu Presiden yang Ditolak Netizen, Jokowi Minta Perlindungan WNI

Menurut Farouk, melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan sejumlah industri kecil, menengah bahkan besar yang tergantung dengan bahan baku impor menjadi kesulitan untuk melanjutkan produksinya.

“Bahan bakunya impor, pasti mahal harganya karena dibayar dengan dolar AS. Akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran,” ungkapnya.

BACA JUGA: Buwas Dicopot, Mahfud MD Sentil Visi Misi Jokowi

Karena itu, Farouk meminta Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah efektif seperti pengurangan beban pajak dan membangun jaringan pengaman sosial dari kelas menengah ke bawah. Dia juga meminta pemerintah untuk menyikapi perusahaan swasta besar dalam negeri yang punya utang luar negeri dan harus dibayar dolar AS.

“Perusahaan besar tersebut menyedot dolar untuk membayar utang ke luar negeri. Pemerintah harus menyikapi itu,” tegasnya.

Selain itu, Farouk juga meminta pemerintah daerah tidak proaktif melihat kondisi riil industri yang ada di wailayahnya masing.

“Pemda jangan menunggu di belakang meja. Datangi industri-industri padat karya di wilayah masing-masing dan beri mereka stimulus agar terhindar dari PHK,” katanya.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Rela jika Kursi Menteri PKB Dikurangi untuk PAN


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler