jpnn.com, PONTIANAK - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang ingin melibatkan mahasiswa melakukan pengawasan dana desa.
Oso mengatakan, DPD bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebelumnya sudah menandatangani nota kesepahaman terkait dana desa.
BACA JUGA: Oso Semangati Mahasiswa, Begini Pesannya
"Jadi saya ingin kawinkan dana dengan mahasisea tidak mampu. Mahasiswa wajib kerja sama dengan kepala desa," kata Oso saat memberikan kuliah umum bertema "Kebangsaan, Kepemimpinan dan Performance" di gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/2).
Menurut Oso, belum tentu semua kepala desa mampu mengelola dana desa yang setiap tahun mengalami peningkatan.
BACA JUGA: Parlindungan Apresiasi MoU Infrastruktur Bappenas - Jepang
Oso menambahkan saat ini tidak kurang dari Rp 60 triliun dana desa digulirkan pemerintah untuk ribuan desa yang ada di Indonesia. Bahkan, jumlah dana desa ini akan terus meningkat di masa-masa mendatang.
"Dari Rp 60 triliun, rata-rata untuk setiap desa bisa Rp 5 miliar. Jadi harus diamankan. Kalau tidak dibimbing, bisa hilang itu dana dan kita semua bertanggung jawab," katanya.
BACA JUGA: Oso: Jokowi Kurus, Larinya Cepat
Dia mengatakan kesepakatannya dengan PWI dan Kemendes adalah untuk melibatkan juga mahasiswa. Terutama yang dari desa untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada kepala desa.
"Tidak masalah diberikan fee atau gaji, daripada uang itu tidak tepat guna," ungkap wakil ketua MPR itu.
Dia mengatakan tidak boleh juga menyalahkan para kepala desa dan perangkatnya. Namun, ujar dia, semua pihak harus memberikan pendampingan supaya politik ekobomi desa benar-benar memberi manfaat seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
"Sukses pengelolaan dana desa adalah sukses semua pihak," kata senator asal Kalbar itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sepertinya Pak OSO Perlu Segera Minta Maaf ke Cak Imin
Redaktur & Reporter : Boy