jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba berharap agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Karena selama ini ketika bencana terjadi di Indonesia, masih terdapat beberapa masalah seperti terlambatnya bantuan, dan juga proses pemulihan infrastruktur yang dinilai kurang cepat.
Menurut Purba, saat ini sudah saatnya memikirkan konsep penanggulangan bencana yang sistematis. Mulai dari perencanaan mitigasi bencana sampai pada penanganan bencana. Dia menegaskan, saat ini semua pihak harus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Indonesia.
BACA JUGA: DPD RI: Penegakan Hukum Lemah, Mafia Tanah Makin Berani
“Beberapa kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang terjadi di Indonesia adalah anggaran yang terbatas, belum adanya pusat data dan lokasi kebencanaan, kapasitas dan sarana prasarana yang terbatas,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komite II DPD dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (28/11).
Senator asal Provinsi Sumatera Utara ini mendorong optimalisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Dia juga mendorong melibatkan semua stakehoders agar tidak hanya mengurangi tetapi juga meniadakan risiko bencana itu sendiri.
BACA JUGA: Fahira Idris: Stadion Persija Sudah Jadi Kebutuhan
Berkaca pada kerusakan infrastruktur setiap terjadi bencana alam, Parlindungan mendorong adanya asuransi bencana untuk tujuan pemulihan dan revitalisasi infrastruktur di wilayah yang terkena. “Kami akan terus mendorong adanya asuransi bencana alam. APBN sudah mengalokasikan, tetapi saat ini hanya untuk gedung Kemenkeu dulu. Ke depannya Komite II akan mendorong asuransi bencana untuk daerah,” jelasnya.
Anggota DPD Baiq Diyah Ratu Ganefi menyesalkan lambatnya proses pemulihan di wilayah gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, saat ini masih ada keluarga yang belum memiliki rumah karena lambatnya pembangunan rumah untuk korban gempa Lombok. Senator asal NTB itu mengungkapkan, rumah yang dibangun pemerintah masih sangat jauh dari angka keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya.
BACA JUGA: DPD Dukung Tiga Pulau Hasil Reklamasi untuk Ruang Publik
“Di Lombok Utara masih tersisa puing-puing yang membuat kita saat masuk ke sana trauma kembali. Bantuan-bantuan tidak pernah menyentuh ke titik ujung. Hal-hal seperti itu harus segera dipikirkan BNPB sampai pada titik yang terakhir,” tegasnya.
Dirinya juga menyesalkan sulitnya mencairkan bantuan korban gempa Lombok yang diberikan melalui rekening salah satu bank pemerintah. Baiq merasa syarat dalam mencairkan bantuan tersebut terlalu sulit, sehingga masyarakat banyak yang belum bisa menggunakan bantuan tersebut.
Bahkan saat akan membelanjakan bantuan tersebut untuk kebutuhan, harus dilakukan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dia meminta pemerintah melalui BNPB untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat di Lombok yang membutuhkan dana untuk memulihkan keadaan pascagempa.
“Buku tabungan katanya sudah berisi uang by name by address, tapi tidak bisa dicairkan karena ada juknisnya, ada pokmas. Di NTB ada 7.500 sekian, yang baru di SK-kan baru 800 sekian. Maksud saya bagaimana kita bisa memperingan hal tersebut. Kalau syaraatnya bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,” tukas Baiq.
Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Harmensyah, menjelaskan bahwa keberadaan Pokmas menjadi syarat penting untuk pencairan dana bantuan stimulan rumah untuk korban bencana tersebut.
Melalui Pokmas, kata dia, diharapkan bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran. Ke depannya BNPB akan terus mengupayakan percepatan dalam pemulihan wilayah di Lombok yang terdampak gempa. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perlu Gerakan Nasional Membangun Semangat Cinta Tanah Air
Redaktur & Reporter : Boy