jpnn.com, MIMIKA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua, Kamis (24/8). Kunjungan tersebut dalam rangka mencari jalan tengah antara SPSI PT Freeport Indonesia (PTFI) dan manajemen PTFI.
Persoalan di PTFI muncul setelah ribuan karyawan perusahaan multinasional itu melakukan aksi mogok untuk menolak kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Nono, persoalan itu harus segera diselesaikan.
BACA JUGA: Pemotor Juga Bayar Pajak, Berhak Melintasi Jalan Protokol
"Ada persoalan-persoalan yang menumpuk, jika ada percikan sedikit, maka akan panjang. Kita harus selesai tuntas, agar tidak menciptakan lagi bom waktu,” kata Nono.
Ada 13 anggota DPD yang ikut dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika. Ke-13 senator itu ada yang dari Komite II, III dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Terima Demokrasi Award
Pihak pertama yang ditemui delegasi DPD adalah Direktur Human Resources PTFI Achmad Didi Ardianto. Dalam pertemuan di Hotel Horison, Timika itu Achmad menceritakan kesulitan finansial PTFI yang menyebabkan perusahaan terpaksa merumahkan ribuan karyawannya.
"Kami tidak bisa mengekspor, di bulan Februari kita tidak beroperasi. Biaya-biaya akhirnya dikurangi, sehingga kami memutuskan program untuk merumahkan karyawan. Kami tidak mau orang terlalu banyak di lokasi kerja yang menyebabkan cost membengkak padahal produksi tidak ada,” tuturnya.
BACA JUGA: Pimpinan Alat Kelengkapan DPD Disahkan dalam Paripurna
Ketidakpastian perpanjangan kontrak karya antara pemerintah dengan PTFI yang semestinya diperpanjang pada tahun 2021 juga menjadi alasan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu untuk mengurangi karyawannya. Kontrak karya PTFI akan berakhir pada 2041 dengan dua kali perpanjangan 2021 dan 2031.
“Kami tidak ada kepastian untuk meneruskan proyek underground. Kalau 2021 ternyata kontraknya tidak diperpanjang, sia-sia investasi senilai miliaran dolar,” keluhnya.
Sedangkan Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menanyakan apakah kebijakan PTFI merumahkan karyawan sudah sesuai undang-undang. Dia berupaya memastikan PTFI memenuhi hak-hak karyawan yang diberhentikan.
"Dengan adanya pemberhentian sementara karyawan ini, kami ingin memastikan bahwa BPJS masih diberikan", kata senator dari DKI Jakarta.
Setelah bertemu dengan manajemen PTFI, DPD RI lantas menggelar pertemuan dengan SKPD Kabupaten Mimika dan Serikat Pekerja PTFI. Pada pertemuan yang digelar di kantor Bupati Mimika, Abraham Tandi Datu selaku perwakilan SPSI PTFI mengatakan bahwa para pekerja bisa memahami jika PHK untuk efisiensi lantaran masalah finansial.
Namun, serikat pekerja meminta PTFI untuk membatalkan pemberhentian sementara dan mempekerjakan karyawan kembali tanpa ada sanksi. "Kami juga bicara dengan pemerintah untuk segera ditentukan kepastian Freeport, karena itu berpengaruh dengan kita yang bekerja disana", urai Abraham.
Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika Roni Maryen mengatakan bahwa polemik itu sudah berlangsung lama. Menurutnya, Pemkab Mimika sudah melakukan tugas sebagai fasilitator.
"Polemik ini hanya bisa diselesaikan di Peradilan Hubungan Industrial. Pemerintah daerah tidak berwenang untuk mengambil keputusan," ujar Roni.
Setelah mengadakan kedua pertemuan tersebut, Nono mengharapkan PTFI untuk kembali mempekerjakan sekitar 8.000 karyawan yang terkena PHK. DPD, katanya, akan memperjuangkan hal itu.
DPD juga akan mengundang sejumlah menteri terkait, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN. Bahkan, DPR akan melakukan konsultasi khusus dengan Presiden Joko Widodo.
“Kami akan bawa data yang kami dapat di sini. Secepatnya kami akan mengajak berbagai pihak untuk menuntaskan masalah ini, karena ini adalah kebijakan di pemerintah pusat, bukan lokal daerah,” tegasnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putra Papua Pimpin Badan Kehormatan DPD RI
Redaktur : Tim Redaksi