jpnn.com, SEMARANG - Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya pada Selasa (18/2). Kunker tersebut dalam rangka inventarisasi materi penyusunan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNS, Ketua Koni Jawa Tengah, Ketua FORMI Jawa Tengah, dan Pimpinan PB Djarum Foundation.
BACA JUGA: Kementan Ingatkan Pemda Percepat Distribusi Pupuk Bersubsidi
Pembinaan
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mataliti menyatakan semua negara menempatkan olahraga sangat penting di samping kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, sejak 2006, prestasi olahraga Indonesia menurun atau stagnan.
BACA JUGA: Menurut Shin Tae Yong, Pemain Timnas Indonesia Lihai Olah Bola, tetapi…
Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen menjelaskan Pemda fokus pada pembinaan dan kemitraan olahraga. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi olahraga. Sarana dan prasarana (Sapras) dikelola oleh swasta. Dampaknya, prestasi atlet Jateng sangat membanggakan. Termasuk, prestasi pelajar dan mahasiswa disabilitas sangat membanggakan.
“Termasuk melakukan pembinaan para pelatih agar lebih profesional,” tegasnya.
BACA JUGA: Komite II DPD RI dan Kementerian LHK Bekerja Sama Untuk Sejahterakan Daerah
Tandiyo, menyarankan, “jadwal, jenis, dan jenjang kejuaraan perlu ditata dengan baik sehingga agenda pembinaannya juga akan baik.”
Strategi
Maimoen menambahkan upaya pencarian bibit unggul dilakukan melalui talent scouting, pengamatan langsung, seleksi umum, dan pengataman portofolio. Namun, masih terdapat kendala di antaranya adalah sapras, keterlibatan perusahaan, olahraga potensial dan keunggulan lokal.
Anak Agung Gde Agung, asal Bali menyebutkan di Bali apa pun diuangkan termasuk olahraga. Untuk mendatangkan uang, event olahraga harus dijadikan berskala internasional sehingga bisa mendatangkan devisa. Inilah yang disebut sport tourism.
“Perlu dilakukan panca lomba, seperti olahraga gunung dan sungai,” tambahnya.
Sinoeng Nugroho, menjelaskan strategi peningkatan prestasi olahraga, dana hibah untuk KONI dan keterlibatan atlit di even-even olahraga, khususnya atlet disablitas yang sering mewakili Indonesia di even internasional.
Ketua KONI Jawa Tengah, Subroto mengatakan perlu sinkronisasi dan linierisasi cabang olahraga dari sekolah hingga perguruan tinggi sehingga bisa menghasilkan atlet yang andal dan kesesuain sarana olahraga yang akan dikembangkan di kabupaten dan kota.
Subroto menyarankan akademisi memberikan data hasil riset sehingga atlet bisa berprestasi.
Penghargaan
Terkait regulasi UU Nomor 3 Tahun 2005, Maimoen mengusulkan agar penghargaan tidak hanya diberikan kepada atlet tetapi juga kepada organisasi pembina atlet. Atlet juga diharapkan tidak hanya mengejar bonus sehingga bisa pindah dari provinsi satu ke provinsi lain.
Menurut Sinoeng Nugroho, penghargaan perlu diberikan kepada atlet dan mantan atlet, pelatih dan mantan pelatih khususnya pelatih tingkat dasar.
Wakil Kemenpora menyatakan perekrutan atlet sebagai ASN telah dilakukan, dan ditempatkan di pusat dan daerahnya masing-masing. Penghargaan atlit tidak hanya diberikan oleh pusat, tetapi oleh daerah, BUMN, dan BUMD.
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES, Tandiyo Rahayu, “atlit perlu ijazah yang memadai sehingga saat ikut ASN minimal menempati golongan III. Perlu juga jatah beasiswa Bidik Misi untuk atlit berprestasi”.
Ketua KONI Jawa Tengah, Subroto, atlet terjebak bonus. Istilah ini kurang tepat, tetapi tali asih. Atlet itu sama dengan tentara yang memungkinkan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Atlit bisa diangkat ASN P3K”.
Anggaran
Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno mengatakan perlu penganggaran yang memadai untuk olahraga sehingga menghasilkan peningkatan prestasi.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Sinoeng Nugroho menyatakan untuk memenuhi fasilitas dan penghargaan atlit yang ideal, terbentur masalah kapasitas dan prioritas daerah, anggaran Pemda masih kecil, sehingga perlu dukungan APBN dan swasta. Tetapi, peran swasta belum maksimal.
Sementara itu, Mirati Dewaningsih dari Maluku mengingatkan terkait fasilitas bahwa, sesudah ada fasilitas olahraga, kebanyakan daerah lemah dalam pemeliharaan.
Sekanjutnya, Subroto menyoroti tidak ada CSR untuk olahraga dalam regulasi sehingga banyak perusahaan yang ingin membantu terbentur regulasi tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Padmaningrum menjelaskan Jateng sedang membangun Sekolah Keberbakatan Olahraga setingkat SMA yang akan beroperasi pada 2021. Siswa diberi makan dan minum gratis.
“Ini akan menjadi SKO pertama di Indonesia. Sampai saat ini sudah pembangunan lantai 4, dan penyusunan kurikulum,” katanya.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi