jpnn.com, JAYAPURA - Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Carles Simaremare mengapresiasi program BBM satu harga. Pasalnya, program tersebut sangat berpihak kepada masyarakat di pedalaman khususnya wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua.
“Patut kita apresiasi, tindak lanjut dari program BBM satu harga, sudah ada lembaga penyalur Agen Premium Minyak Solar (APMS) di delapan kabupaten. Jadi kalau mau beli BBM, belilah di lembaga penyalur,” kata Carles dalam keterangan persnya, Jumat (12/1/2018 di sela-sela reses atau kunjungan kerja dari Jayapura ibu kota Provinsi Papua.
BACA JUGA: Mobil BBM Terbakar di Tol Japek, Jasa Marga Buka Tutup Jalur
Ia menjelaskan, sejak digulirkan pada 2016, banyak yang mempertanyakan implementasi program tersebut dan apakah harga BBM yang ada di pegunungan Papua sudah sama seperti di daerah lain?
“Kami sering ditanyakan mengenai kesuksesan program ini. Untuk itu, kami ingin mendengar dari berbagai pihak, termasuk para lembaga penyalur dan dari Pertamina sendiri, ternyata banyak masalah yang dihadapi,” kata dia.
BACA JUGA: Truk Pengangkut BBM Milik Pertamina Terbakar di Tol Japek
Menurut Senator asal Papua itu, usaha Pertamina untuk menyosialisasikan program BBM Satu Harga dan mengenai tanggung jawab perusahaan tersebut dalam mendistribusikan BBM, masih perlu bantuan banyak pihak, terutama pemerintah daerah.
"Masalah utama adalah mengubah pola pikir masyarakat bahwa dengan BBM Satu Harga maka menganggap kita membeli BBM harganya sama seperti di SPBU," katanya.
BACA JUGA: Konsumsi Pertamax Series Pertamina Tumbuh 37 persen
Faktanya, ujar dia, tanggung jawab Pertamina hanya sampai di lembaga penyalur (APMS).
“Kalau sudah lewat dari situ bukan kewenangan Pertamina, tidak tahu kewenangannya siapa? Pemerintah daerah pun banyak yang lepas tangan sehingga harga BBM eceran susah terkontrol,” ungkap Carles.
Karena itu, peraih suara terbanyak di Papua pada pemilu legislatif DPD RI tahun 2014 ini berjanji akan berusaha mendorong Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran implementasi program BBM Satu Harga untuk mengeluarkan aturan yang membatasi harga BBM eceran sesuai kebutuhan masyarakat Papua.
“Banyak hal yang perlu disinergikan yang terbangun antara Pertamina, pemerintah daerah dan aparat supaya harga BBM (khususnya eceran) bisa terkendali. Mungkin pemerintah daerah membuat SK Bupati mengenai batasan harga di tingkat eceran, jadi tidak seenak-enaknya,” saran dia.
Menurut dia, keinginan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" termasuk dengan membuat program BBM satu harga, harus didukung semua pihak karena sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
"Dengan pertemuan ini kami akan menindaklanjuti dengan mengundang delapan kabupaten tersebut untuk duduk bersama guna menyatukan pandangan dan langkah yang harus dibuat bersama agar harga BBM bisa terkendali. Karena ini berdampak pada harga kebutuhan lainnya," imbuh Carles.
Sebagai informasi, Kamis siang, Carles Simaremare mendatangi Kantor PT. Pertamina MOR VIII Maluku-Papua untuk mendengar pelaksanaan BBM Satu Harga.
Dalam kesempatan tersebut, dia bertemu Pejabat Sementara General Manager Pertamina MOR VIII Dian Adi Setyoko, Manager Fuel Retail Mareketing Pertamina MOR VIII Zibali Hisbul Masih, Manager Humas dan CSR Eko kristiawan, dan beberapa pemilik lembaga penyalur (APMS) yang menjadi titik penyaluran BBM Satu Harga.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Komite II DPD dan Gubernur Sumut Bertemu Wapres JK
Redaktur & Reporter : Friederich