jpnn.com, JAKARTA - Komite III DPD RI menilai target kunjungan wisatawan asing hingga 20 juta wisatawan pada 2019 sulit tercapai. Dia beralasan hingga bulan ini kunjungan wisatawan ke Indonesia baru mencapai 10 juta.
“Walaupun mengalami kenaikan postif tapi belum mencapai target yang diinginkan pemerintah. Untuk tahun ini pemerintah mentargetkan 20 juta. Tapi sampai bulan ini jumlah wisatawan yang datang baru 10 juta kunjungan,” ucap Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno saat Rapat Dengar Pendapat Umum terkait Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (21/10).
BACA JUGA: Wakil Ketua DPD RI Sebut Dua Penyebab Gejolak di Daerah
Menurut Bambang, kunjungan wisatawan asing yang datang ke Indonesia selama tiga tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 lalu wisatawan yang datang mencapai 11,5 juta, pada tahun 2017 mencapai 14 juta, sedangkan pada 2018 lalu mencapai 15 juta wisatawan.
“Maka tahun ini akan sulit mencapai 20 juta wisatawan. Bila dibandingkan negara lain seperti Thailand dan Singapura kita masih kalah jumlah wisatawannya,” paparnya.
Bambang membandingkan, untuk tahun lalu saja kunjungan wisatawan ke Thailand mencapai 30 juta, dan Singapura mencapai 20 juta kunjungan. Padahal, Indonesia sangat luas wilayahnya dan sektor-sektor wisata juga banyak.
“Maka kita harus memberikan dorongan pada sektor pariwisata. Kita tahu stakeholder di lapangan masih ada saja permasalahan seperti ego sektoral antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu kami ingin memperkayakan pengetahuan pariwisata Indonesia,” tegas senator asal Jawa Tengah ini.
Bambang menambahkan sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu memancing negara-negara lain datang untuk berkunjung. “Jika tidak dikelola dengan baik maka ini akan sia-sia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menentaskan kemiskinan,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI Anak Agung Gde Agung mengatakan sektor pariwisata sangat tergantung pada objek dan mobilisasi. Apa bila objek dan mobilisasinya kurang memadai maka sudah pasti minat para wisatan juga kurang.
“Tanpa dipungkiri pariwisata membawa kesejahteraan masyarakat. Karena berbasis kemasyarakatan jika objek dan mobilisasinya kurang. Ya sama saja,” terangnya.
Senator asal Bali ini menilai pariwisata sangat rawan baik dari isu, bencana dan kebijakan yang berdampak pada pariwisata. Salah satu contoh setelah terjadi Bom I dan Bom II Bali yang telah menghancurkan pariwisata di Bali. “Intinya baik atau buruk pariwisata bisa mengakibatkan suatu daerah,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan wisata juga bisa disebabkan adanya perang tarif hotel yang bisa berdampak pada kunjungan wisatawan.
“Perang tarif hotel juga menciptakan ketidaksehatan pada sektor pariwisata,” kata Anak Agung.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi BS Sukamdani mengatakan pariwisata yang merupakan program pemerintah belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah pusat dan daerah. Hal paling utama yang masih banyak kendala adalah menciptakan daya saing.
“Adapun kendala para pelaku pariwisata yaitu regulasi, SDM, dan transportasi, promosi, dan pembangunan destinasi,” terangnya.
Senada dengan Haryadi, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Didin Junaedi mengatakan permasalahan wisata di Indonesia tidak jauh dari SDM, infrastruktur, dan promosi. “Dari dulu permasalah kita pada sektor pariwisata tidak jauh dari SDM, infrastruktur, dan promosi,” ucapnya.(adv/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich