jpnn.com, JAKARTA - Komite III DPD RI menerima audiensi dari perwakilan PT. Freeport dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), Senin (4/9).
Pada kesempatan ini, rapat dipimpin oleh Ketua Komite III Fahira Idris dan Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz. Perwakilan dari Federasi Pertambangan dan Energi, Muhammad Abbas mengatakan penyebab terjadinya konflik menejemen PT Freeport Indonesia dengan pekerja disebabkan dua faktor.
BACA JUGA: DPD RI: Pelaksanaan Reforma Agraria Masih Jauh Panggang Dari Api
Pertama faktor eksternal, di mana belum ada kepastian investasi jangka panjang bagi perusahaan akibat alotnya negoisasi perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) antara Freeport dengan pemerintah Indonesia.
“Akibatnya, faktor internal menyebabkan terjadinya kebijakaan dari perusahaan untuk menstabilkan pengelolaan perusahaan, yang memunculkan konflik dengan pekerja terhimpun dalam organisasi pekerja SPSI,” ucap Abbas di Ruang Komite III DPD RI, Jakarta, Senin (4/9).
BACA JUGA: Dailami Firdaus: Indonesia Harus Cegah Genosida Rohingya Myanmar
Dia mengatakan, kebijakan yang memunculkan konflik yaitu PHK dengan tiga kategori. PHK kepada pekerja yang berusia 50 tahun diberi pesangon 12 kali gaji pokok. Sedangkan, pekerja yang terkena kebijakan PHK resmi dengan pesangon sebanyak 1527 orang.
Selain itu, PHK yang bersifat temporer atau furlough (sebanyak 300 orang). Konsep furlough menurut pihak manejemen Freeport dengan merumahkan pekerja, namun tetap diberi gaji selama dirumahkan. “Pekerja akan kembali bekerja kalau volume pekerjaan dari Freeport meningkat,” kata Abbas.
Dia menambahkan, PHK yang bersifat sepihak oleh manejemen Freeport dan belum mendapatkan ijin persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja. “Pekerja yang terkena PHK sepihak sebanyak 3274 orang,” kata dia.
BACA JUGA: Candu Narkoba Sama Dengan Teken Kontrak Sampai Mati
Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Papua Barat Chaidir Djafar mengatakan ada banyak federasi atau serikat perburuhan yang menyangkut masalah PHK di Freeport. Jangan sampai hal tersebut justru akan menimbulkan masalah baru. “Kita harus jaga betul, jangan sampai dibenturkan oleh kepentingan tertentu. Saya khawatir bila ada benturan baik dari karyawan yang masih bekerja dan terkena PHK.
Dia menambahkan jika masalah PHK ini menyangkut efisien. Maka perlu dijelaskan efisiensi itu seperti apa agar karyawan yang terkana PHK atau tidak bisa mengerti . “Perusuhaan sekelas Freeport pasti jelas efisiensinya seperti apa,” jelas Chaidir.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD Provinsi Papua Mesakh Mirin mengatakan, jika melihat sejarah Freeport tidak luput dari kepentingan politik. Maka, konflik baru-baru ini antara SPSI dengan Freeport mungkin hanya rentetan kecil. “Untuk itu, saya meminta agar Presiden Joko Widodo bisa segera menyelesaikan nasib masyarakat Papua,” harapnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wenny Haryanto Usul Pendamping PKH Diberi Pelatihan Khusus
Redaktur : Tim Redaksi