JAKARTA - Ketua DPD, Irman Gusman mengatakan kepolisian tidak boleh menggunakan preman untuk membubarkan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Menurut saya tidak tepat kalau kepolisian menggunakan preman atau sipil lainnya," kata Irman di DPR, Jakarta, Senin (24/6).
Dugaan kepolisian menggunakan preman untuk membubarkan aksi demonstrasi disampaikan Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, dalam demonstrasi di Makasar, Senin (17/6) misalnya.
Saat itu, kata Neta, para preman muncul dari belakang barikade polisi dan menyerang mahasiswa. Polisi bukannya mengusir para preman, tapi malah membiarkan. Polisi mundur dan hanya menjadi penonton.
Menurut Irman, kepolisian harus bekerja secara profesional melakukan pengamanan terkait demonstrasi menolak harga kenaikan BBM. Jika mereka menggunakan preman, kata dia, itu harus ditindaklanjuti.
"Mereka (polisi) digaji negara untuk jaga keamanan dan ketertiban. Jangan pakai preman. Ini kan negara hukum" ujar Irman.
Ia menerangkan, pimpinan tertinggi kepolisian harus segera menindaklanjuti mengenai dugaan penggunaan preman dalam aksi demonstrasi. "Kapolri dan jajarannya harus tindaklanjuti. Saya yakin itu bukan perintah dari atas," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Menurut saya tidak tepat kalau kepolisian menggunakan preman atau sipil lainnya," kata Irman di DPR, Jakarta, Senin (24/6).
Dugaan kepolisian menggunakan preman untuk membubarkan aksi demonstrasi disampaikan Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, dalam demonstrasi di Makasar, Senin (17/6) misalnya.
Saat itu, kata Neta, para preman muncul dari belakang barikade polisi dan menyerang mahasiswa. Polisi bukannya mengusir para preman, tapi malah membiarkan. Polisi mundur dan hanya menjadi penonton.
Menurut Irman, kepolisian harus bekerja secara profesional melakukan pengamanan terkait demonstrasi menolak harga kenaikan BBM. Jika mereka menggunakan preman, kata dia, itu harus ditindaklanjuti.
"Mereka (polisi) digaji negara untuk jaga keamanan dan ketertiban. Jangan pakai preman. Ini kan negara hukum" ujar Irman.
Ia menerangkan, pimpinan tertinggi kepolisian harus segera menindaklanjuti mengenai dugaan penggunaan preman dalam aksi demonstrasi. "Kapolri dan jajarannya harus tindaklanjuti. Saya yakin itu bukan perintah dari atas," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Biaya Caleg Picu Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi