JAKARTA - Kalangan DPR "terkejut" dengan adanya proyek-proyek berjudul pembangunan dan renovasi yang cukup fantantis di lingkungan sekretariat negara (setneg) dan istana kepresidenan. Sebagai mitra kerja Setneg, Komisi II berjanji akan mengklarifikasi persoalan ini secara langsung kepada Mensesneg Sudi Silalahi.
"Dalam masa sidang ini akan ada rapat kerja dengan Menteri (Mensesneg, Red) dan rapat dengar pendapat dengan para pejabat di bawah menteri. Tentunya hal ini akan kami pertanyakan," kata Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Minggu (22/1). Dalam jadwal resminya, Komisi II kebetulan akan menggelar raker dengan Sudi Silalahi pada Selasa, 24 Januari besok.
"Tentunya langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah pengawasan, sebagaimana yang rutin kami lakukan," ujar Agun yang belum genap seminggu menjabat ketua komisi. Dia resmi menggantikan Chaeruman Harahap, koleganya sesame anggota fraksinya Partai Golkar sejak 17 Januari lalu.
Sebagaimana diberitakan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis adanya anggaran "fantastis" di lingkungan kepresidenan berkedok pengembangan gedung dan renovasi gedung. Pada tahun 2012 ini terdapat anggaran sebesar Rp 41,3 miliar untuk pembangunan atau pengembangan Gedung Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
Selain itu, ada juga pengembangan Rumah Negara Setneg Rp 14,7 miliar, perbaikan rel pintu gerbang Gedung Kantor Setneg Rp 349 juta, dan renovasi bangunan Gedung Negara di Istana Kepresidenan, Jakarta yang nilainya mencapai Rp 10,6 miliar.
Agun mengatakan dirinya tidak bisa buru-buru memberikan penilaian terhadap proyek-proyek berindikasi pemborosan di lingkungan setneg dan istana kepresidenan. Ada sejumlah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit. Mulai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun auditor di internal lembaga kementerian sendiri.
"Untuk mengatakan itu salah atau tepat, tentunya kita punya lembaga - lembaga negara yang punya kewenangan. Kalau semua berjalan sesuai ruh, aturan, dan mekanisme masing "masing, tentunya ini tidak harus selalu menjadi polemik," tegasnya.
Menurut dia, proses pembahasan anggaran di DP memang problem besar yang sampai sekarang masih menjadi tarik ulur. Di satu sisi, kalau DPR ingin membuat rumusan anggaran sampai detil, ada masalah pada ketersediaan waktu. "Sehingga banyak penetapan yang dilakukan dengan kita tidak sanggup membahasnya secara rinci," jelas Agun.
Di lain sisi, ada sebagian kalangan yang menolak DPR melakukan pembahasan anggaran sampai detil di satuan tiga. "Mereka menilai terkesan DPR sok ingin berkuasa. Ngapain DPR membahas anggaran sampai detil. Cukup politik anggarannya saja," kata Agun, menerangkan pandangan itu.
Akibatnya, banyak problem anggaran yang muncul ke permukaan setelah ditetapkan DPR dan Pemerintah. "Jangankan dengan mitra kerja, -nggak usah jauh "jauhlah, renovasi ruang banggar, renovasi toilet, itu yang di internal DPR saja, kami tidak bisa mendalaminya sampai sejauh itu," ujarnya.
Agun menegaskan harus ada konstruksi sistem penganggaran secara menyeluruh untuk perbaikan ke depan. Dengan begitu sekaligus bisa mengakhiri polemik yang belakangan ini banyak mencuat. "Harus dibuat mekanisme pembahasan anggaran yang bisa tepat guna dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik," kata Agun.
Secara terpisah, Ketua DPR Marzuki Alie belum bisa berkomentar banyak terkait proyek "proyek kontroversial di setneg dan lingkungan istana kepresidenan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengaku tidak memahami detil dari proyek tersebut.
"Saya tidak mengerti detil. Saya berusaha bagaimana internal DPR dulu menjadi contoh yang baik," kata Marzuki yang pada hari Jumat lalu baru saja melaporkan proyek renovasi ruang rapat badan anggaran (Banggar) senilai lebih dari Rp 20 miliar ke KPK. (pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Usung Calon Incumbent di Kolut
Redaktur : Tim Redaksi