jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyayangkan jika DPR-RI akan memangkas hingga 60 persen anggaran subsidi operasional angkutan umum perkotaan di 11 kota.
Menurutnya, kenaikan tarif angkutan umum sebagai efek dari kenaikan BBM bersubsidi yang terjadi belum lama ini sebenarnya bisa dikurangi dampaknya dengan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum bersubsidi.
BACA JUGA: Putus Hubungan dengan Anak Sambung, Ririn Dwi Ariyanti: Aku Mau Ada di Hidup Anak Ini
“Kenaikan harga BBM bersubsidi, sesungguhnya peluang bagi pemerintah untuk menata angkutan umum, baik penumpang maupun barang. Namun sangat disayangkan DPR tidak mendukung pengembangan angkutan umum perkotaan. Buktinya, akan memangkas hingga 60 persen anggaran subsidi operasional angkutan umum perkotaan di 11 kota,” kata Djoko.
Dia menambahkan, saat ini sangat diperlukan pemberian subsidi untuk angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun barang yang berbadan hukum.
BACA JUGA: Doa Rasulullah Saat Jumat Pagi, Dibaca 3 Kali, ya
Subsidi angkutan barang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi, yang selama ini kerap dilirik sebelah mata. Padahal, pengemudi angkutan barang menjadi ujung tombak kelancaran arus barang.
Terkait subsidi, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan bagi pengembangan program Buy The Service (BTS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang saat ini sudah beroperasi di 11 provinsi.
BACA JUGA: KAI Logistik Luncurkan Tagline Baru
Ke 11 kota itu yakni Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Bogor (Trans Pakuan), Bandung (Trans Metro Pasundan), Purwokerto (Trans Banyumas), Yogyakarta (Trans Yogya), Surakarta (Batik Solo Trans).
Kemudian Surabaya (Trans Semanggi Surabaya), Denpasar (Trans Metro Dewata), Banjarmasin (Tranns Banjarbakula) dan Makassar (Trans Mamminatasa).
Direncanakan hingga akhir 2024 akan ada 27 wilayah angkutan perkotaan.
“Dengan kenaikan BBM bersubsidi inilah seharusnya angkutan umum penumpang dapat segera diperluas dan diberikan subsidi operasional. Bukannya seperti sekarang, pemerintah telah mengembangkan angkutan umum perkotaan dengan skema pembelian layanan di 11 kota, namun justru anggaran yang diajukan sekitar Rp 1,3 triliun akan dipangkas hanya Rp 500 miliar tahun anggaran 2023 oleh Komisi DPR," terang dia.
"Mudah-mudahan para wakil rakyat tersebut dapat berubah pikiran,” harap Djoko.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada