Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwani, kepada wartawan usai pertemuan Komisi VIII DPR dengan Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel, membahas soal film kontroversial "Innocence of Muslims", Senin (24/9), di gedung parlemen, di Jakarta.
"Pemerintah AS diminta untuk memelopori perdamaian, dialog perdamaian antarumat, agar tidak terjadi diskriminasi rasial, agama, warna kulit dan lain-lain. Kita meminta pemerintah AS menghentikan dan menertibkan seluruh warganya, jangan sampai atas nama kebebasan kreatvitas dan seni tapi mengganggu, mengusik ketentraman umat beragama lain," ungkap Jazuli.
Ia menjelaskan, semua pihak berkepentingan untuk menciptakan perdamaian dunia. "Kita bukan tinggal di hutan rimba, tapi di dunia. Semua berkepentingan menciptakan perdamaian dunia," ujarnya.
DPR juga meminta umat Islam tidak terprovokasi dan bertindak anarkis dalam melakukan aksi demonstrasi terkait film "Innocence of Muslims" itu.
"Karena film ini bukan Kepolisian RI yang membuat, jangan kekerasan diarahkan ke Kepolisian RI. Di kesempatan sama Polri juga jangan bertindak persuasif seakan-akan yang demo dianggap musuh," kata Jazuli.
Ia menambahkan, jangan sampai kekerasan seperti yang terjadi di negara lain, juga terjadi di Indonesia. "Kalau terjadi, yang dirugikan kita semua," katanya.
"Dalam waktu bersamaan kita kompak mengecam dan mengutuk film kontroversial ini, yang merusak dan melukai perasaan umat Islam, dan meminta pemerintah AS menindak tegas oknum pelakunya," kata Jazuli. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rencana Pemerintah Beli Apache Kejutkan DPR
Redaktur : Tim Redaksi