"Mengapa kami mendesak? Karena ini memang sudah terlalu lama, sudah sembilan bulan audit investigasi dilakukan," katanya, Kamis (25/10).
Dijelaskan dia, audit itu sangat penting karena akan menjadi pintu masuk yang bagi Panitia Kerja Hambalang Komisi X DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menuntaskan persoalan yang ada di Hambalang. "Kalau terjadi pengunduran dari BPK, maka akan menambah kuat dugaan bahwa ada persoalan di internal BPK," kata politisi Partai Golongan Karya itu.
"Jadi, kalau selama ini yang diisukan bahwa ada intervensi, bisa saja itu terjadi, karena memang mengapa BPK kok lama benar untuk menetapkan atau menyampaikan laporan ini kepada DPR," sambung mantan Ketua DPRD Provinsi Kalbar itu.
Lebih jauh Zulfadhli menyatakan, Panja belum mendapatkan data resmi soal apa yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan bahwa ada dana Hambalang yang mengalir kemana-mana dalam jumlah besar.
"Ya kita belum mendapatkan itu secara resmi. Apalagi PPATK. PPATK, itu tidak harus masuk ke DPR. Itu bahan untuk KPK," tegasnya.
Dia menegaskan, laporan PPATK dan laporan investigasi dari BPK ini, sebenarnya sudah cukup bagi KPK untuk menetapkan para tersangka untuk kasus Hambalang.
Dia menegaskan, Panja Hambalang tidak akan masuk ke wilayah hukum. Karenanya, DPR tidak akan meminta laporan dari PPATK. "Kita hanya melihat bagaimana penyimpangan yang terjadi dari proses perancanaan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan masalah ambruknya bangunan Hambalang ini," ungkapnya.
Lantas bagaimana jika dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK nanti tetap tidak ada nama Menteri Pemuda Olahraga Andi Malaranggeng? Zulfadhli menjelaskan, Panja bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, akan mendalami.
"Jika memang ditemukan ada beberapa kejanggalan dengan tidak adanya nama Menpora, kami tentunya akan minta review terhadap LHP investigasi ini," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Kompak Bersama Pemuda Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi