JAKARTA--Program pemberian insentif untuk sapi bunting dinilai tidak efisien dan patut dihentikan. Pasalnya, peternak sapi lebih tergiur mendapatkan uang lebih cepat dari tukang jagal dan blante (pedagang sapi) ketimbang menunggu hingga kelahiran.
"Pemerintah harus menghentikan program insentif untuk sapi bunting. Sia-sia saja dikasi, sapi buntingnya tetap disembelih kok. Ini saya dapati bukan hanya di Nusa Tenggara Timur tapi juga di Kalimantan," ungkap Siswono Yudohusodo, anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Suswoyo, di gedung DPR, Senayan, Senin (25/6).
Peternak sapi, lanjutnya, sering ditaklukkan tukang jagal dan blante. Alhasil, sapi bunting yang harusnya ditunggu hingga melahirkan malah disembelih tukang jagal.
"Peternak kita maunya dapat uang cepat, tidak mau tunggu hingga sapinya melahirkan. Apalagi sapi betina kalau sudah dipotong harga dagingnya sama dengan sapi jantan. Kalau ini tidak ubah bagaimana bisa swasembada daging sapi," ujarnya.
Dukungan agar program insentif sapi bunting ditarik juga diungkapkan anggota Komisi IV DPR, Syaefullah. Politisi asal Kepulauan Riau ini menambahkan, insentif sebaiknya diberikan kepada peternak ketika sapi melahirkan. Besarannya sekitar Rp500 ribu per ekor.
"Program yang sekarang malah merugikan. Apalagi banyak peternak suka cari untung, harusnya yang diberi insentif sapi bunting lima bulan, eh yang tiga bulan juga minta jatah dengan mengaku sapinya bunting lima bulan," tuturnya.
Diapun meminta pemerintah hati-hati dalam memberikan subsidi maupun insentif. Jangan sekadar membantu tapi tidak tepat sasaran.
"Insentif kan diberi agar peternak terpacu menghasilkan ternak lebih banyak. Kalau sapinya dipotong terus tapi budidayanya tidak jalan, ujung-ujungnya pasti impor lagi karena stok dalam negeri kurang," tandas Syaefullah. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mandiri Salurkan Bantuan Rp 1,64 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi