DPR Desak Kades Dapat Gaji Tetap

JAKARTA- Minimnya tingkat kesejahteraan kepala desa (kades) menjadi pemicu rendahnya pelayanan publik di masyarakatUntuk itu salah satu cara meningkatkan kinerja para kades, Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah memberikan gaji bulanan.

“Ini bukan cuma cerita, tapi fakta

BACA JUGA: Bappenas Diminta Berpihak pada Daerah

Semua kades hanya menerima gaji tiap enam bulan sekaliItu sebabnya, kinerja mereka tidak optimal karena mereka mencari uang di tempat lain

BACA JUGA: SBY Perintahkan Mensesneg Cek Gempa

Ambil contoh pendataan DPT, mereka ogah-ogahan mengambil data,” kata Mechias Mekeng, anggota Komisi XI DPR RI, Rabu (2/9).

Agar fungsi kades sebagai pelayan publik optimal, lanjutnya, pemerintah harus memberikan gaji atau honor tiap bulan“Kalau ada jaminan perbulan, saya yakin para kades ini lebih fokus pada pelayanan publik karena untuk biaya anak istrinya sudah ada,” tandasnya.

Menanggapi ini, Paskah malah mengandaikan Kades seperti menteri dan sekretaris desa adalah pejabat eselon satu

BACA JUGA: Digoncang Gempa, Penghuni Sangri-La Hotel Berhamburan

Meski lebih tinggi posisinya, menteri tidak banyak tahu tentang teknisnya sehingga yang jadi pelaksana adalah pejabat eselon satu.

“Kades itu mirip menteri, meski punya kuasa lebih tinggi, tapi yang lebih dikenal justru bawahannya dalam hal ini sekdesnya karena banyak bergerak di lapanganItu sebabnya yang diangkat PNS hanya sekdes, sedangkan kades tidak,” tandasnya.

Meski demikian, Paskah berjanji akan mengupayakan ada perlakuan khusus untuk para kades menyangkut honor yang diterima(esy/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gempa, Pleno KPU Bubar