JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, segera membenahi fungsi pengawasan terhadap Ujian Nasional (UN) dan jangan hanya merespon isu bocornya kunci UN.
“Pelaksanaan UN sejatinya bukan hanya penegasan standar kelululusan, tetapi dalam konteks ber-Indonesia, UN juga menjadi barometer kejujuran peserta didik. untuk itu seluruh sistem UN harus terus di benahi,” ujar Legislator Perempuan PKS tersebut, Selasa (9/4).
Herlini menuturkann bahwa Pemerintah patut belajar dari kasus pengungkapan kecurangan UN oleh siswa SD Abrar dan Alif, bahwa ternyata elemen pemicu kecurangan UN itu adalah para pengawas yang telah berkolaborsi dengan pengelola sekolah.
“Kasus seperti ini telah menjadi rahasia umum, UN hanya mewariskan praktik ketidak jujuran demi memenuhi ambisi pihak sekolah dan birokrat pendidikan di daerahnya,” ujar Herlini.
Menurut Herlini, Jika para pengawas bekerja sesuai Prosedur Operasi Standar UN, maka tidak ada ruang bagi siswa untuk berlaku curang selama pelaksanaan UN. Karena itu Kemdikbud diminta mencermati kriteria pengawas yang ditentukan BNSP.
"Harusnya pengawas itu seorang guru yang bersikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. Saya yakin jika pengawasnya sekredibel itu pasti akan berani menegakkan tata tertib pelaksanaan UN," tegasnya.
Ditambahkannya, selama UN berlangsung, pengawas dinyatakan wajib memberikan peringatan dan sanksi kepada siswa yang kedapatan curang. Pengawasn juga berkuasa penuh melarang orang masuk ruang UN selain peserta ujian.
"Jadi tidak mungkin ada infiltrasi pihak sekolah untuk menginisiasi kecurangan jika para pengawasnya kredibel. Sanksinya berat kok, hanya implementasinya di lapangan saja yang tumpul,” ujar Herlini.
Dia juga menghimbau kepada para siswa peserta UN agar sungguh-sungguh mengerahkan potensi diri selama mengerjakan soal-soal UN, dan teladanilah kejujuran Abrar dan Alif.(fat/jpnn)
“Pelaksanaan UN sejatinya bukan hanya penegasan standar kelululusan, tetapi dalam konteks ber-Indonesia, UN juga menjadi barometer kejujuran peserta didik. untuk itu seluruh sistem UN harus terus di benahi,” ujar Legislator Perempuan PKS tersebut, Selasa (9/4).
Herlini menuturkann bahwa Pemerintah patut belajar dari kasus pengungkapan kecurangan UN oleh siswa SD Abrar dan Alif, bahwa ternyata elemen pemicu kecurangan UN itu adalah para pengawas yang telah berkolaborsi dengan pengelola sekolah.
“Kasus seperti ini telah menjadi rahasia umum, UN hanya mewariskan praktik ketidak jujuran demi memenuhi ambisi pihak sekolah dan birokrat pendidikan di daerahnya,” ujar Herlini.
Menurut Herlini, Jika para pengawas bekerja sesuai Prosedur Operasi Standar UN, maka tidak ada ruang bagi siswa untuk berlaku curang selama pelaksanaan UN. Karena itu Kemdikbud diminta mencermati kriteria pengawas yang ditentukan BNSP.
"Harusnya pengawas itu seorang guru yang bersikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. Saya yakin jika pengawasnya sekredibel itu pasti akan berani menegakkan tata tertib pelaksanaan UN," tegasnya.
Ditambahkannya, selama UN berlangsung, pengawas dinyatakan wajib memberikan peringatan dan sanksi kepada siswa yang kedapatan curang. Pengawasn juga berkuasa penuh melarang orang masuk ruang UN selain peserta ujian.
"Jadi tidak mungkin ada infiltrasi pihak sekolah untuk menginisiasi kecurangan jika para pengawasnya kredibel. Sanksinya berat kok, hanya implementasinya di lapangan saja yang tumpul,” ujar Herlini.
Dia juga menghimbau kepada para siswa peserta UN agar sungguh-sungguh mengerahkan potensi diri selama mengerjakan soal-soal UN, dan teladanilah kejujuran Abrar dan Alif.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satu Personel Polisi Jaga Satu Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi