DPR Diminta Pelajari Substansi Capres Independen

JAKARTA - Wakil Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, John Pieris mengingatkan agar DPR jangan buru-buru mengobral sikap menolak atau setuju dengan gagasan DPD tentang calon presiden (capres) perseoranganSebagai wakil rakyat, pinta John, sebaiknya baca dan pelajari dulu sabstansi gagasan capres perseorangan itu.

"Asal menolak atau asal menerima gagasan calon independen itu tidak penting bagi DPD

BACA JUGA: Elit Parpol Dituding Hambat Wacana Capres Independen

Sebagai wakil rakyat, DPD menyarankan agar DPR mempelajari terlebih dahulu gagasan tersebut," kata John Pieris, saat diskusi bertema 'Calon Independen, Mungkinkah?', di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (8/4).

Gagasan DPD dalam mengusung calon perseorangan, lanjut John Pieris, merupakan sebuah disain besar untuk membangun logika politik dan berdemokrasi tanpa melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi"Melarang atau menghalang-halangi warga negara untuk mencalonkan diri jadi capres, kecuali lewat partai politik atau gabungan partai politik jelas-jelas melanggar konstitusi," kata senator asal Maluku itu.

Lebih lanjut John mengungkap akibat dari sistem rekrutmen capres yang diserahkan hanya kepada parpol terpinggirkannya warga negara terbaik dari proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, John Pieris juga menegaskan selain untuk membangun logika politik dan berdemokrasi, gagasan calon perseorangan itu juga terinspirasi dari proses dan realita demokrasi politik masyarakat Indonesia saat memilih kepala desanya.

"Semua calon kades berasal dari perseorangan

BACA JUGA: Politisi PKS Akui Buka Gambar Porno di Paripurna DPR

Tidak pakai duitSiapa yang terbaik, dialah yang diberi mandat oleh warga desa untuk jadi pemimpin," ungkap John.

Beda halnya dengan Pemilukada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang sudah diatur oleh UU

BACA JUGA: Banyak Gambar Mesum di Komputer Af

"Siapa pun, termasuk kader parpol sendiri kalau ingin maju sebagai calon kepala daerah wajib setor kepada partaiApalagi non-kader, rata-rata dimintai duit oleh pengurus partai minimal Rp400 juta, sebagaimana yang terjadi di kampung saya, Maluku," kata John Pieris.

Terakhir, dia juga mengungkap efek negatif dari kekuasaan parpol yang berlebihan dalam menentukan calon peserta pemilukada"Setiap kepala daerah biasanya didaulat parpol untuk jadi ketua di daerah kekuasaannyaAkibatnya, apakah itu anak, istri dan saudaranya digiring untuk jadi anggota DPRDPertanyaan saya, dimana kedaulatan rakyat," tanya John Pieris(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPR Berporno Ria di Paripurna