JAKARTA -- Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun gedung baru terus menuai dukungan."Kita semua melihat urgensi pembangunan itu disertai dengan kepercayaan bahwa KPK memang benar-benar menghajatkan hal tersebut," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, Senin (25/6).
Dia menyatakan, alasan lembga ad hoc, penghematan, dan kinerja tak dapat diterima. Khususnya dua alasan terakhir, kinerja dan penghematan, lebih layak dialamatkan ke DPR daripada ke KPK. Pembangunan toilet, ruang banggar, studi banding, dan lain-lain, menurut dia, merupakan contoh dari pemborosan uang negara ala DPR. "Mudah-mudahan dua lembaga ini dapat saling mendukung dan menghormati," pungkasnya.
Ray menjelaskan, beban pekerjaan yang menumpuk, usia bangunan yang tua, dalam rangka memompa kinerja yang lebih baik dan penambahan karyawan merupakan kebutuhan yang dapat dipahami. Lebih-lebih lagi, KPK jilid III ini mulai memerlihatkan intensitas kinerja yang lebih positif.
"Sekalipun begitu, anjuran DPR agar KPK terlebih dahulu mencari gedung-gedung kosong pemerintah untuk dipinjam sebagai tambahan kantor KPK juga layak diperhatikan," katanya.
Tujuannya, lanjut dia, agar ada penghematan yang nyata. Oleh karena itu, Ray menganjurkan KPK sebaiknya segera melakukan anjuran itu. "Jika memang pada faktanya tak ditemukan gedung yang sesuai dengan fungsi dan kapasitas yang diinginkan oleh KPK, maka membangun gedung baru tentu harus dilakukan," kata Ray lagi.
Dengan begitu, Ray melanjutkan, tak perlu ada ngotot-ngototan antara dua lembaga negara yakni KPK dan DPR yang berujung pada sentimen tak postif. "Dua lembaga ini tak perlu saling adu wibawa di depan masyarakat dengan saling menggertak," tegasnya.
Terkait ide membuka koin publik dari KPK, ia menilai itu merupakan ide yang tak tepat. Sikap ini hanya menambah pertentangan dua lembaga yang ujungnya jelas tak menyumbang apapun bagi perbaikan kwalitas kebangsaan dan pemberantasan korupsi. "DPR dan KPK baiknya saling menghormati," katanya.
"KPK melakukan anjuran DPR untuk terlebih dahulu mencari gedung-gedung kosong milik pemerintah untuk kemudian jika tak ditemukan segera dibangun gedung baru. Begitu juga dengan DPR, anjuran untuk mencari gedung itu bukan bagian dari upaya menghalang-halangi kinerja KPK serta membuat KPK dalam posisi sulit untuk berkembang," paparnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Neneng Dibawakan Makanan Spesial
Redaktur : Tim Redaksi