jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah mengaktualisasi data pangan pokok seperti jagung, telur dan ayam.
Hal ini untuk melihat secara utuh ketersediaan komoditas tersebut di Indonesia.
BACA JUGA: Menteri Amran Bersafari demi Mentahkan Data Pangan Palsu
"Kami di Komisi IV mendorong agenda rapat gabungan dengan mitra komisi VI, dan BPS termasuk Bulog. Ini persoalan data harus diselesaikan, agar ada satu data yang digunakan," kata anggota Komisi IV DPR RI Fauzih H Amro saat dihubungi, Jumat (31/8).
Simpang-siurnya data produksi hasil pangan membuat sirkulasi ekspor dan impor jagung terganggu.
Kebutuhan industri pakan ternak hingga harga daging ayam dan telur bisa dipastikan berpengaruh dari harga jagung.
"Jagung sebagai salah satu bahan utama pakan ternak memang vital, kalau memang surplus, harusnya digunakan untuk dalam negeri, tetapi ketika kurang dan harus impor tidak masalah, itu harusnya jadi pilihan terakhir," ujarnya.
Fauziah menginginkan adanya data yang sinkron antara Kementerian Pertanian, BPS dan Kementerian Perdagangan.
Sebab, tidak jelasnya data yang sinkron antara Kementan, BPS, dan Kemendag akan membuat masalah pangan Indonesia semakin rumit.
Ketidakakuratan data, lanjutnya, bisa dimanfaatkan mafia impor, termasuk mafia jagung untuk pakan ternak.
"Ini kan jadi tanda tanya, ada apa dengan impor? Kecuali kita sudah punya data yang valid, sudah clear kita butuh impor, ya harus impor,” tegasnya.
Sementara pengamat pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Jangkung Handoyo Mulyo di mengatakan, semua pihak harus berkontribusi dalam meningkatkan produksi jagung.
Dengan begitu, apa pun hasil data terbaru bisa menutup impor jagung.
"Kondisi sekarang tidak cukup. Padahal kalau untuk ternak itu, mau tidak mau, karena skala komersial, butuh banyak," kata dia.
Dia menjelaskan, kebutuhan yang besar akan jagung untuk industri pakan harus tetap terpenuhi.
Ketidaksiapan bahan baku untuk pembuatan pakan ternak tentunya akan memberikan efek domino terhadap harga produk peternakan, seperti telur dan daging.
"Jadi tidak bisa ditunda, harus dipenuhi," pungkas dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga