JAKARTA--Rencana Pemerintah untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung mendapat dukungan dari kalangan DPR. Hanya saja, mereka meminta pemerintah menyiapkan solusi sebelum warga benar-benar direlokasi. Sehingga, tidak sampai terjadi polemik di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, pada dasarnya warga tidak akan berontak jika dipindahkan dari bantaran sungai. Asalkan, pemerintah telah menyiapkan alternatif tempat tinggal bagi mereka. "Kan tidak bisa kalau hanya diusir saja dari bantaran sungai," ujarnya usai mengikuti rakor penanganan bencana banjir di Kementerian PU, Jumat (18/1).
Komisi yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan itu kemarin juga memantau banjir di sejumlah wilayah terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Jazuli, ada beberapa tahap yang harus dilakukan pemerintah.
Dimulai dari penanganan tanggap darurat, seperti evakuasi, penyediaan makanan, toilet, dan lain-lain. Kedua, mencari solusi jangka pendek bagi pemukiman para korban banjir. "Pascabanjir kan rumah mereka pasti rusak. Itu juga harus dipikirkan," terangnya.
Kemudian, antar pemerintah daerah harus segera merealisasikan pencegahan banjir jangka panjang. Pemerintah pusat akan membantu sepenuhnya. Sementara itu, kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan, pihaknya sudah mendapat arahan dari Presiden terkait penanganan banjir. Di antaranya, Presiden tidak mempermasalahkan Istana Negara kebanjiran. Yang penting, keselamatan masyarakat harus diutamakan.
"Presiden meminta kerahkan seluruh potensi sumber daya nasional untuk melakukan penanganan banjir," lanjutnya. Kemudian, penanganan banjir harus dilakukan dengan cepat dan koordinasi di tingkat pusat diserahkan ke BNPB.
Syamsul juga memberikan nomor-nomor telepon untuk bantuan evakuasi. Yakni, Jakarta Pusat di 6344215; Jakarta Utara di 43931063; Jakarta Barat 5682284; Jakarta Selatan 7515054; dan Jakarta Timur 85904904. Sedangkan, untuk informasi lalu lintas warga bisa menghubungi TMC Polda Metro Jaya di 52960770. (byu)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, pada dasarnya warga tidak akan berontak jika dipindahkan dari bantaran sungai. Asalkan, pemerintah telah menyiapkan alternatif tempat tinggal bagi mereka. "Kan tidak bisa kalau hanya diusir saja dari bantaran sungai," ujarnya usai mengikuti rakor penanganan bencana banjir di Kementerian PU, Jumat (18/1).
Komisi yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan itu kemarin juga memantau banjir di sejumlah wilayah terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Jazuli, ada beberapa tahap yang harus dilakukan pemerintah.
Dimulai dari penanganan tanggap darurat, seperti evakuasi, penyediaan makanan, toilet, dan lain-lain. Kedua, mencari solusi jangka pendek bagi pemukiman para korban banjir. "Pascabanjir kan rumah mereka pasti rusak. Itu juga harus dipikirkan," terangnya.
Kemudian, antar pemerintah daerah harus segera merealisasikan pencegahan banjir jangka panjang. Pemerintah pusat akan membantu sepenuhnya. Sementara itu, kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan, pihaknya sudah mendapat arahan dari Presiden terkait penanganan banjir. Di antaranya, Presiden tidak mempermasalahkan Istana Negara kebanjiran. Yang penting, keselamatan masyarakat harus diutamakan.
"Presiden meminta kerahkan seluruh potensi sumber daya nasional untuk melakukan penanganan banjir," lanjutnya. Kemudian, penanganan banjir harus dilakukan dengan cepat dan koordinasi di tingkat pusat diserahkan ke BNPB.
Syamsul juga memberikan nomor-nomor telepon untuk bantuan evakuasi. Yakni, Jakarta Pusat di 6344215; Jakarta Utara di 43931063; Jakarta Barat 5682284; Jakarta Selatan 7515054; dan Jakarta Timur 85904904. Sedangkan, untuk informasi lalu lintas warga bisa menghubungi TMC Polda Metro Jaya di 52960770. (byu)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir Berkurang, Penyakit Datang
Redaktur : Tim Redaksi