jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo agar jangan sampai menggunakan intelijen untuk mengekang kebebasan pers.
Pernyataan ini disampaikan Mahfudz menyikapi pernyataan Jokowi di Istana Negara yang menyebut ada 343 media yang dianalisis oleh Badan intelijen Negara (BIN). Diakuinya bahwa BIN memang memiliki unit kerja yang membidangi media guna menganalisis semua pemberitaan media.
BACA JUGA: Kubu Agung Merasa Sudah Satu Visi Dengan Akbar Tanjung
"Tapi catatan pentingnya semua analisis dan reomendasi dari intelejen itu adalah include dari semua pengambilan keputusan atau kebijakan. Jangan malah dijadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (8/1/2015).
Keberadaan unit kerja BIN bidang media menurut Mahfudz bersifat official yang tentu saja hasil analisa mereka dilaporkan kepada presiden. Jokowi pun tidak salah memanfaatkan hasil analisa media tersebut untuk dikelola secara baik.
BACA JUGA: 3 Cerita Mistis Proses Evakuasi Korban AirAsia QZ8501
"Artinya pekerjaan semacam itu sudah berjalan lama dan menjadi tugas BIN. Nah, kalau sekarang ide itu muncul lagi jangan sampai diarahkan sebagai upaya untuk mengekang kebebasaan pers," tegasnya.
Ditanya mengenai pesan politik pernyataan Jokowi soal gerakan intelijen memantau ratusan media, Mahfudz tidak mau berandai-andai.
BACA JUGA: Soal Travel Warning, Jokowi: Jangan Berlebihan
"Saya tidak tahu pesan politik apa, apakah ada kegundahan pemerintah terhadap isi berita media. Ini harus kita lihat lagi," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Papa-Mama Teridentifikasi, Anak Belum
Redaktur : Tim Redaksi