DPR Inisiasi Deklarasi Antipenistaan Agama

Senin, 19 November 2012 – 18:04 WIB
JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menyebutkan, sedikitnya 16 delegasi parlemen negara-negara sahabat dan organisasi keagamaan internasional bertaraf internasional akan menghadiri Parliamentary Event on Interfaith Dialoque yang akan berlangsung 21-24 November 2012 mendatang di Bali.

Pertemuan ini kata, Marzuki Alie, merupakan permintaan langsung dari Sekjen PBB Ban Ki-moon melalui Komisi I DPR dan sekaligus merupakan tindak lanjut dari protokol internasional antipenistaan agama yang diserukan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Sidang PBB beberapa waktu yang lalu.

"Kenapa kita memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan, karena di salah satu kawasan bernama Puja Mandala terdapat lima tempat ibadah yang berasal dari lima agama yang berbeda serta hidup rukun dan damai," kata Marzuki Alie, di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/11).

Selain itu, lanjut Presiden Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (PUIC) itu, pertemuan sekaligus sebagai respon terhadap konflik antarmanusia yang timbul dari kesalahpahaman, pandangan yang sempit dan negatif, penistaan maupun stigmatisasi yang semuanya muncul dengan latar belakang agama ataupun kebudayaan, hingga memunculkan keprihatinan berbagai pihak, termasuk parlemen.

"Contoh terkini kasus film innocence of muslims, pembakaran kuil Budha dan kekerasan etnis berbasis agama Rohingya. Itu memunculkan keperihatinan berbagai pihak termasuk parlemen. Karena gerakan kaum elit global belum cukup untuk mengeliminir aksi-aksi negatif itu,” ujar Marzuki Alie.

Selama pertemuan berlangsung, Indonesia akan mengampanyekan pluralitas yang dimiliki Indonesia dan menunjukkan bahwa berbagai fenomena negatif pluralisme yang muncul di media massa belakangan ini, lanjutnya, tidak menggambarkan kebijakan umum negara.

Menurut Marzuki, elaborasi dari semua pertemuan adalah sebuah "Deklarasi Bali" mengenai peran Parlemen dalam kerjasama antaragama dan kebudayaan.

"Kami mengharapkan ada dorongan dan misi yang sama dari para peserta untuk sebuah aksi konkrit terkait isu ini seperti membentuk jaringan antaranggota parlemen yang peduli dengan isu-isu ini maupun maksimalisasi forum-forum kemajemukan di masing-masing negara," kata Marzuki Alie.

Dikatakan, kegiatan ini bukti dari kesadaran Parlemen Indonesia yang berkomitmen mendorong proses legislasi yang berhubungan dengan keberagaman dan hamonisasi. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Figur Capres yang Muncul Dinilai Produk Daur Ulang

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler