DPR Isyaratkan Tolak BLSM

BLSM merupakan program kompensasi yang dulu bernama bantuan langsung tunai (BLT). "Saya rasa program BLSM ini akan banyak ditolak fraksi-fraksi," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin di kompleks parlemen, Jumat (24/5).
 
Dia menyatakan, sudah banyak pendapat yang menyatakan kompensasi dalam bentuk BLSM berkaitan dengan kepentingan Pemilu 2014. Hal serupa terjadi saat BLT yang diberikan menjelang Pemilu 2009. "Terlihat nuansa politiknya dalam BLSM ini," katanya.
 
Menurut Lukman, pemberian kompensasi berbentuk BLSM nanti tidak boleh diklaim sebagai jasa partai politik tertentu. Penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, juga perlu meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kampanye terselubung.
 
Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husein menambahkan, dana kompensasi yang diinginkan pemerintah lebih cenderung digunakan untuk kepentingan politik. Rakyat dibuat susah dulu melalui kenaikan harga BBM, lalu seolah-olah datang dewa penolong yang memberikan bala bantuan. Menurut Saleh, cara itu pernah digunakan pada 2008-2009. "Memang, program ini sarat muatan politik untuk kepentingan kelompok tertentu menjelang pemilu," katanya.
 
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait sebelumnya juga mengungkapkan, pembahasan usul kenaikan harga BBM akan berlangsung alot. Dia juga secara tegas menolak rencana pemberian BLSM. "Kami tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Bagaimana bisa setuju dengan pemberian BLSM?" ujarnya.
 
Sementara itu, Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengungkapkan, kompensasi kenaikan harga BBM ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang berpotensi menaikkan angka kemiskinan. "Golkar siap membantu pemerintah untuk menyusun program paket kompensasi ini agar lebih tepat sasaran," katanya.
 
Kenaikan harga BBM, menurut dia, mengakibatkan tekanan hidup yang besar terhadap masyarakat dengan pendapatan terendah atau miskin. Karena itu, BLSM sangat penting, meski bersifat sementara. Terkait dengan parpol di luar koalisi yang menganggap BLSM berhubungan dengan kepentingan Pemilu 2014, Nurul justru berpendapat berbeda.
 
"Masa pendek pelaksanaan BLSM tidaklah berpengaruh besar pada pemilu. Golkar berpendapat program BLSM ini cukup 3"4 bulan," ujar anggota Komisi I DPR itu. (fal/c5/fat)