JAKARTA - Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG), Sayed Fuad Zakaria mengatakan RUU KKG tidak akan menganut paham liberal sebagaimana yang dicemaskan oleh banyak pihak selama ini.
"Saya menjamin RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender disusun berdasarkan kultur Indonesia. Kecemasan banyak pihak terhadap paham-paham liberal yang mewarnai RUU tersebut sudah diantisipasi oleh seluruh pimpinan dan anggota Panja," kata Sayed Fuad Zakaria, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/7).
Selain didasari atas kultur Indonesia lanjutnya, RUU KKG ini juga amanat dari UUD 45 yang memerintahkan penyelenggara negara untuk terus-menerus membangun kesetaraan gender di bumi Pancasila ini. "Bahkan isu kesetaraan gender ini dijadikan salah indikator negara maju. Indonesia dirasa masih sangat lemah dalam implementasi kesetaraan gender," ujar Zakaria.
Dijelaskannya, RUU KKG ini bukan hanya jadi urusan perempuan. Sasarannya kata politisi Partai Demokrat itu adalah kesamaan gender. "Artinya ada kepentingan laki-laki dan perempuan dalam konsep tersebut," tegasnya.
Semua kalimat yang terdapat dalam RUU KKG yang tidak kontekstual sudah dicabut dan dipertegas dengan kata dan kalimat yang pas untuk disandingkan budaya Indonesia. "Misalnya kalimat tanpa memandang status. Itu sudah dicabut. Diperjelas dengan suami istri. Suami pasti laki-laki dan istri pasti perempuan. Soal konsep lesbi atau homo, itu domainnya individu dan RUU ini tidak masuk ke wilayah itu. Leading sektornya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," tegas Zakaria.
Terakhir diakuinya, RUU ini terbilang lambat diselesaikan DPR karena dalam prosesnya melibatkan banyak kementerian antara lain, Kemenkeu, Kemensos, Kemendagri, dan Bappenas. "Jadi ini nantinya bukan urusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja. Dan Panja menargetkan masa sidang ini RUU KKG dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan," ungkapnya. (fas/jpnn)
"Saya menjamin RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender disusun berdasarkan kultur Indonesia. Kecemasan banyak pihak terhadap paham-paham liberal yang mewarnai RUU tersebut sudah diantisipasi oleh seluruh pimpinan dan anggota Panja," kata Sayed Fuad Zakaria, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/7).
Selain didasari atas kultur Indonesia lanjutnya, RUU KKG ini juga amanat dari UUD 45 yang memerintahkan penyelenggara negara untuk terus-menerus membangun kesetaraan gender di bumi Pancasila ini. "Bahkan isu kesetaraan gender ini dijadikan salah indikator negara maju. Indonesia dirasa masih sangat lemah dalam implementasi kesetaraan gender," ujar Zakaria.
Dijelaskannya, RUU KKG ini bukan hanya jadi urusan perempuan. Sasarannya kata politisi Partai Demokrat itu adalah kesamaan gender. "Artinya ada kepentingan laki-laki dan perempuan dalam konsep tersebut," tegasnya.
Semua kalimat yang terdapat dalam RUU KKG yang tidak kontekstual sudah dicabut dan dipertegas dengan kata dan kalimat yang pas untuk disandingkan budaya Indonesia. "Misalnya kalimat tanpa memandang status. Itu sudah dicabut. Diperjelas dengan suami istri. Suami pasti laki-laki dan istri pasti perempuan. Soal konsep lesbi atau homo, itu domainnya individu dan RUU ini tidak masuk ke wilayah itu. Leading sektornya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," tegas Zakaria.
Terakhir diakuinya, RUU ini terbilang lambat diselesaikan DPR karena dalam prosesnya melibatkan banyak kementerian antara lain, Kemenkeu, Kemensos, Kemendagri, dan Bappenas. "Jadi ini nantinya bukan urusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja. Dan Panja menargetkan masa sidang ini RUU KKG dibawa ke Paripurna DPR untuk disahkan," ungkapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Achsanul Mengaku Sudah Didekati Calon Peserta Konvensi
Redaktur : Tim Redaksi