"Khususnya oleh Panja (Panitia Kerja) Hambalang Komisi X dan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR-RI," kata Marzuki, saat pidato pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2012-2013, Senin (19/11).
Dijelaskan Marzuki, BAKN DPR selama masa reses, telah melakukan kajian dan evaluasi hasil pemeriksaan BPK. BAKN, menurut dia, mengambil keputusan dalam bentuk rekomendasi yang telah disampaikan ke pimpinan DPR. Menurut Marzuki, ada enam rekomendasi yang dihasilkan. Di antaranya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan diminta menelusuri aliran dana P3S0N.
"Karena, ada indikasi kerugian negara hingga Rp243,6 miliar," katanya.
Kemudian, kata Marzuki direkomendasikan juga agar KPK menuntaskan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus Hambalang dengan adanya bukti penyimpangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek.
BAKN meminta pimpinan Komisi X dan Kelompok Kerja Anggaran DPR bertanggungjawab atas proses pembahasan dan persetujuan proyek Hambalang dalam rapat-rapat di DPR.
"Apabila dari pengungkapan penyimpangan tersebut mengarah kepada suatu dugaan penyimpangan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana umum atau dugaan tindak pidana korupsi, kiranya penyimpangan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Dari Dulu Memang Begitu
Redaktur : Tim Redaksi