"Pemerintah Indonesia melalui Menlu harus menyampaikan protes atas sikap Israel," tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kemarin (6/8).
Penolakan Israel memberikan akses masuk terjadi saat Menlu bermaksud menghadiri pertemuan Gerakan Non Blok (GNB) di Ramallah Minggu waktu setempat (5/8). Akses masuk ke Ramallah yang dijaga pemerintah Israel ternyata memberikan reaksi penolakan. Selain Marty, empat Menlu lainnya yang ditolak masuk ke Ramallah berasal dari Malaysia, Bangladesh, Kuba, dan Aljazair. Pertemuan itu akhirnya batal karena tindakan sepihak Israel.
Mahfudz menilai pemerintah harus melayangkan protes keras. Tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai otoritas pendudukan (occupying power). Namun, protes itu tak bisa disampaikan langsung kepada Israel karena pemerintah RI selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara zionis tersebut. "Protes resmi harus dilayangkan melalui GNB," tutur Mahfudz.
Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso juga mengkritik keras sikap Israel. Menurut Priyo, pemerintah harus memberikan reaksi atas penolakan terhadap Indonesia sebagai negara merdeka. "Kita sama-sama sebagai negara yang merdeka. Penolakan (terhadap) Menlu itu tidak bisa diterima," tandasnya secara terpisah.
Menurut Priyo, meski kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik, Israel tidak bisa begitu saja melakukan penolakan. Apalagi jika alasannya ternyata terkait dengan dukungan pemerintah Indonesia atas kemerdekaan Palestina. Harus dipahami, pertemuan GNB tersebut diadakan bukan untuk memojokkan posisi Israel yang selama ini menduduki Palestina. "Pertemuan itu justru demi menyelesaikan masalah, termasuk Israel sendiri," cetusnya.
Priyo menyatakan mendorong pemerintah RI segera melakukan langkah-langkah diplomatik yang dimiliki dalam menyampaikan sikap atas penolakan Israel. (bay/c9/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Dorong PBB Serius Tangani Rohingya
Redaktur : Tim Redaksi