JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara bukan hanya karena faktor kelebihan kapasitas tahanan. Menurutnya, hal itu juga disebabkan persoalan anggaran.
"Ini semua kaitan sama anggaran juga. Kementerian Hukum dan Ham selalu menyampaikan ke kami anggaran untuk Lapas. Tapi tidak semudah itu minta anggaran ke Komisi III. Tapi apapun lapas harus diremajakan," ujar Ruhut di DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, sebenarnya ada anggaran untuk Lapas. "Tapi kan tidak semua teman-teman komisi setuju pengajuan anggaran," ucap Ruhut.
Sementara itu anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani mengatakan, pendanaan untuk Lapas masih menjadi persoalan. Terutama dari penilaian Menteri Keuangan dan Bapenas.
"Mereka masih menganggap negara hukum atau hukum hanya bagian komplementer dalam sistem bernegara kita. Padahal hukum fondasi dalam bernegara dan bermasyarakat," ujar politikus PPP itu.
Seperti diketahui, narapidana Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Medan, kabur setelah terjadi kericuhan, Kamis (11/7) sekitar pukul 18.00 WIB. Kericuhan bermula ketika di Lapas terjadi kerubutan kecil antara sesama penghuni Lapas.
Keributan berubah menjadi ricuh, ketika para narapidana bertindak beringan dengan melempari petugas dan membakar seisi Lapas. Petugas yang hendak melakukan pengamanan kalah dengan jumlah narapidana. Sehingga, ratusan narapidana berhasil kabur ke berbagai arah setelah merusak pintu dan melumpuhkan petugas. (gil/jpnn)
"Ini semua kaitan sama anggaran juga. Kementerian Hukum dan Ham selalu menyampaikan ke kami anggaran untuk Lapas. Tapi tidak semudah itu minta anggaran ke Komisi III. Tapi apapun lapas harus diremajakan," ujar Ruhut di DPR, Jakarta, Jumat (12/7).
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, sebenarnya ada anggaran untuk Lapas. "Tapi kan tidak semua teman-teman komisi setuju pengajuan anggaran," ucap Ruhut.
Sementara itu anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani mengatakan, pendanaan untuk Lapas masih menjadi persoalan. Terutama dari penilaian Menteri Keuangan dan Bapenas.
"Mereka masih menganggap negara hukum atau hukum hanya bagian komplementer dalam sistem bernegara kita. Padahal hukum fondasi dalam bernegara dan bermasyarakat," ujar politikus PPP itu.
Seperti diketahui, narapidana Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Medan, kabur setelah terjadi kericuhan, Kamis (11/7) sekitar pukul 18.00 WIB. Kericuhan bermula ketika di Lapas terjadi kerubutan kecil antara sesama penghuni Lapas.
Keributan berubah menjadi ricuh, ketika para narapidana bertindak beringan dengan melempari petugas dan membakar seisi Lapas. Petugas yang hendak melakukan pengamanan kalah dengan jumlah narapidana. Sehingga, ratusan narapidana berhasil kabur ke berbagai arah setelah merusak pintu dan melumpuhkan petugas. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masuk Ruang Sidang, Abraham Ngaku Hanya Ingin Lihat
Redaktur : Tim Redaksi