DPR Mengapresiasi Kinerja Kemensos atas Realisasi Anggaran 97,42 Persen

Selasa, 07 Juni 2022 – 20:16 WIB
Mensos Tri Rismaharini menyampaikan hasil kinerja jajarannya dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Kemensos di Gedung DPR, Senayan. Foto: Humas Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos).

Penilaian positif wakil rakyat didasarkan pada anggaran Kemensos tahun lalu Rp 108.093.553.130.000 yang telah terealisasi Rp 105.305.627.076.017 (97,42 persen).

BACA JUGA: Kemensos-ITS Gelar Workshop Pembuatan Kapal Fiberglass, Belasan Pemuda Papua Menyimak

"Saya sampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran Kemensos yang telah mencapai 97,42 persen. Realisasi ini tergolong tinggi di antara kementerian atau lembaga lain," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di ruang sidang Komisi VIII DPR, Senin (6/6).

Pernyataan Yandri diungkapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Kemensos dengan topik pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023, evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2021, dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran 2022.

BACA JUGA: Kemensos dan Dunia Usaha Berkolaborasi Bantu Pemulihan Bencana di TTU

Dalam kesempatan ini, melalui paparannya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun ini Rp 78.256.327.121.000 telah terealisasi Rp 40.243.939.732.411 (51,43 persen).

"Berdasarkan up date realisasi anggaran tingkat K/L per 4 Juni 2022, Kemensos berada di peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05 persen," ungkapnya.

BACA JUGA: Kemensos Serahkan Alat Bantu Bagi Lansia di Tasikmalaya

Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68 persen.

Yandri menyampaikan harapan agar Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran.

Di antaranya, memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.

Yandri menjelaskan, perlunya akuntabilitas, termasuk pengelolaan anggaran, pada program prioritas nasional seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai (BST).

Legislator juga berpesan agar Kemensos memedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran," kata politisi PAN itu.

Mensos memastikan Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. (mrk/jpnn)


Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler