JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Roestanto Wahidi mengatakan, dampak banjir membuat sebagian Kota Jakarta lumpuh. Bahkan pemerintah sudah menetapkan tanggap darurat menghadapi banjir di Jakarta.
Ia mengatakan, untuk mengurangi dampak banjir, beberapa strategi harus dipersiapkan. "Salah satunya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan," kata politisi Partai Demokrat itu di gedung parlemen, di Jakarta, Kamis (17/1).
Ia menilai banjir adalah akibat fenomena alam yang terjadi akibat ulah manusia dan panas global. "Untuk mengatasi masalah banjir tersebut harus dimulai penataan di hulu," kata Roestanto.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan harus lebih menata ulang pembangunan. "Ada juga dampak pembanguan yang tidak terencana serta tata ruang yang salah menjadi salah satu sumber banjir, kemudian normalisasi sungai sepanjang hulu sampai hilir," paparnya.
Kata Roestanto, ke depan Pemprov DKI harus menata kembali masterplan kota. Dan yang harus diselesaikan adalah normalisasi sungai-sungai Krukut, Ciliwing, dan Cipinang hulu. "Begitu juga pemda harus berani memindahkan penduduk di sepanjang bantaran sungai(resettlemen)," ujar Ketua Departemen Perumahan Rakyat DPP Partai Demokrat ini.
Ia mengatakan, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan Undang-undang tanah yang baru. Namun, diakuinya semua itu memerlukan biaya yang sangat besar. "Maka pemerintah pusat perlu ikut campur tangan," tegasnya.
Ia juga berpendapat, pembangunan waduk Ciawi yang Gubernur Jokowi minta segera dibangun, sebenarnya tidak banyak berdampak terhadap pengurangan banjir. "Lebih banyak untuk air baku saja," katanya.
Dia menambahkan, DPR akan membahas dampak dan perancanaan mengenai banjir supaya tidak terus berulang. "Tentunya kita yang di DPR akan memikirkan agar masyarakat Jakarta tidak mengalami banjir terbesar seperti saat ini. Tentunya kita akan minta pemerintah pusat agar segera menyelesaikan dampak banjir tersebut," pungkasnya. (boy/jpnn)
Ia mengatakan, untuk mengurangi dampak banjir, beberapa strategi harus dipersiapkan. "Salah satunya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan," kata politisi Partai Demokrat itu di gedung parlemen, di Jakarta, Kamis (17/1).
Ia menilai banjir adalah akibat fenomena alam yang terjadi akibat ulah manusia dan panas global. "Untuk mengatasi masalah banjir tersebut harus dimulai penataan di hulu," kata Roestanto.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan harus lebih menata ulang pembangunan. "Ada juga dampak pembanguan yang tidak terencana serta tata ruang yang salah menjadi salah satu sumber banjir, kemudian normalisasi sungai sepanjang hulu sampai hilir," paparnya.
Kata Roestanto, ke depan Pemprov DKI harus menata kembali masterplan kota. Dan yang harus diselesaikan adalah normalisasi sungai-sungai Krukut, Ciliwing, dan Cipinang hulu. "Begitu juga pemda harus berani memindahkan penduduk di sepanjang bantaran sungai(resettlemen)," ujar Ketua Departemen Perumahan Rakyat DPP Partai Demokrat ini.
Ia mengatakan, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan Undang-undang tanah yang baru. Namun, diakuinya semua itu memerlukan biaya yang sangat besar. "Maka pemerintah pusat perlu ikut campur tangan," tegasnya.
Ia juga berpendapat, pembangunan waduk Ciawi yang Gubernur Jokowi minta segera dibangun, sebenarnya tidak banyak berdampak terhadap pengurangan banjir. "Lebih banyak untuk air baku saja," katanya.
Dia menambahkan, DPR akan membahas dampak dan perancanaan mengenai banjir supaya tidak terus berulang. "Tentunya kita yang di DPR akan memikirkan agar masyarakat Jakarta tidak mengalami banjir terbesar seperti saat ini. Tentunya kita akan minta pemerintah pusat agar segera menyelesaikan dampak banjir tersebut," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Naik Gerobak Pemulung Pantau Banjir
Redaktur : Tim Redaksi