jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Saadiah Uluputty meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8 Tahun 2020.
Sebab, Permen tersebut telah menghilangkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
BACA JUGA: Permen ESDM Terkait Harga Gas Industri Tertentu Dinilai Perlu Dievaluasi
"Kalau memang dianggap perlu untuk menurunkan harga gas bagi industri tertentu, seharusnya pemerintah berani melakukan negosiasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bukan malah mengurangi PNBP," kata Saadiah, dalam diskusi Ruang Anak Muda, Sabtu (18/7).
Menurut politisi PKS ini, pengurangan PNBP bagi negara tentunya akan mempengaruhi APBN, dengan demikian Permen ESDM No 8 Tahun 2020 akan sama halnya negara memberi subsidi pada industri tertentu.
BACA JUGA: Harga BBM Tak Kunjung Turun, Giofedi Rauf: Menteri ESDM Perlu Dievaluasi
Padahal tegas Saadiah, kebijakan serupa seperti memberi subsidi BBM pada industri, telah dicabut pada tahun 2005 lantaran membebankan APBN.
Ia menilai bahwa Permen ESDM No 8 Tahun 2020 dianggap langkah mundur dari Kementerian ESDM. "Kami harap Kementerian ESDM mengeluarkan regulasi yang produktif," katanya.
BACA JUGA: Pemerintah Turunkan Harga Gas untuk Industri, Begini Respons Mamit Setiawan
Selain itu, dia juga menyampaikan adanya keluhan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) atas Permen tersebut.
Permen ESDM No 8 Tahun 2020 itu selain memangkas PNBP, juga memotong biaya transmisi dan distribusi yang notabene sebagian besar jaringan pipanya dimiliki PGN.
"Pada saat RDP dengan DPR, PGN telah menyampaikan keluhan pada Komisi VII, mereka minta diberi kompensasi, karena mereka memiliki utang jatuh tempo Tahun 2024. Sekarang dengan Permen ESDM No 8 Tahun 2020, pendapatan mereka terkoreksi," pungkas Saadiah.(mg7/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh