jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017.
Alasannya, kebijakan tersebut tidak merugikan siapapun, karena tidak memungkinkan terjadinya gejolak.
BACA JUGA: Ditjen Hortikultura Bantu Petani Pemula Budidayakan Cabai
"Ada kepastian harga yang terjangkau," ujar Daniel saat dihubungi di Jakarta, Selasa (19/7/2017).
Namun, untuk memastikan tidak adanya pelanggaran oleh pedagang nakal dalam menjual beras medium dan premium di atas HET, dia mendorong pemerintah melakukan pemantauan secara berkesinambungan.
BACA JUGA: Mentan: Pembentukan Korporasi untuk Mensejahterakan Petani
"Ya, pemerintah wajib melakukan inspeksi," jelas politisi asal daerah pemilihan Kalimantan Barat itu.
Dukungan serupa disampaikan Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta, seperti Billy Haryanto.
BACA JUGA: HET Berlaku, Harga Beras Premium Turun Capai 50 Persen
Bahkan, katanya, tidak ada pengusaha dan pedagang beras yang keberatan dengan regulasi pemerintah tentang penetapan HET.
"Yang teriak-teriak cuma segelintir orang," ujar Billy Beras, sapaannya, saat dihubungi terpisah.
Dia lantas mencontohkan dengan harga beras medium dan premium yang dijual di PIBC. Jenis medium dijual pada kisaran Rp8.900-Rp9.000 per kg. "Kalau premium rata-rata Rp10 ribu per kilogram," bebernya.
Dengan adanya regulasi HET beras, ungkap Billy, juga berdampak positif terhadap distribusi beras dari petani hingga ke masyarakat. Sebab, membuat pedagang nakal berpikir ulang untuk menimbun beras.
"Kalau untuk segi aman, HET itu bagus. Kalau segi yang bermain stok, nimbun, enggak bagus, kan tidak ada untung lagi," beber pengusaha penggilingan beras asal Sragen, Jawa Tengah ini.
Sehingga, kebijakan HET beras tersebut juga tidak membuat harga beras 'liar' seperti yang sudah-sudah, di mana selalu turun kala hasil panen berlimpah dan meroket saat ketersediaannya terbatas.
Dengan demikian, masyarakat selaku konsumen pun tak dirugikan. "Kalau untuk petani, tidak ada pengaruh, karena harga sudah tinggi HET-nya," sambung Billy.
Di sisi lain, menurut Billy, pasokan beras ke PIBC semenjak HET berlaku tidak mengalami penurunan, masih sama kondisinya seperti sebelum-sebelumnya, yakni sekitar 4.000-an ton per hari. "Dengan adanya HET, pasokan tidak mungkin kosong, ada terus," ucapnya.
Pada 24 Agustus 2017, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita diketahui mengesahkan Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang HET Beras.
Aturan itu dirumuskan setelah menggelar serangkaian rapat bersama seluruh pihak-pihak terkait (stakeholder).
Kemudian, disosialisasikan hingga 17 September kemarin dan efektif diberlakukan sejak 18 September. Sesuai ketentuan di tiap wilayah, harga HET beras bervariatif. (adv/jpnn)
HET Beras
1. Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan: medium Rp9.450/kg dan premium Rp12.800/kg.
2. Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel): medium Rp9.950/kg dan premium Rp13.300/kg.
3. Bali dan Nusa Tenggara Barat: medium Rp9.450/kg dan premium Rp12.800/kg.
4. Nusa Tenggara Timur: medium Rp9.950/kg dan premium Rp13.300/kg.
5. Sulawesi: medium Rp9.450/kg dan premium Rp12.800/kg.
6. Kalimantan: medium Rp9.950/kg dan premium Rp13.300/kg.
7. Maluku: medium Rp10.250/kg dan premium Rp13.600/kg.
8. Papua: medium Rp10.250/kg dan premium Rp13.600/kg.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Dorong Peningkatan Peran OKKP
Redaktur : Tim Redaksi