JAKARTA - Kehadiran pejabat Pentagon memberikan kuliah umum kepada pejabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI mendapat reaksi keras dari wakil rakyat di Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin salah satunya.
"Bahkan Kemenhan RI sudah tiga bulan menanti-nantikan kuliah umum dari pejabat Pantagon itu," kata Hasanudin, Kamis (9/2).
"Kuliah umum itu diberikan oleh seorang Dirjen Pertahanan AS dari Pentagon berserta rombongannya kepada para pejabat Kemenham, mulai dari Wamenhan, para dirjen, kepala biro dan sebagainya dari jajaran Kemenhan," kata Hasanudin.
Namun, setelah mencoba memahami dan berdiskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat dan pakar pendidikan, Hasanudin menilai penggunaan istilah kuliah umum itu tidak tepat. Kuliah itu sesungguhnya diberikan oleh seorang guru atau dosen kepada murid dan mahasiswa. "Bukan dari sebuah departemen luar negeri ke departemen luar negeri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).
Menurut Hasanudin, pengertian kuliah umum itu ada sesuatu ilmu yang diberikan kepada orang yang belum tahu atau tidak tahu sama sekali. "Saya mempertanyakan kepada pemerintah mengapa istilah itu dipakai. Dan mengapa harus dikuliahi oleh departemen pertahanannya Amerika," tegasnya.
Menurut dia, hal itu sesuatu yang tidak boleh. Karena bangsa ini harus memiliki kesetaraan dengan bangsa lain, jangan dibiarkan negara RI menjadi bagian atau merupakan sub-ordinasi atau bawahan dari bangsa lain yang memang harus dikuliahi, diarahkan, dan diberi direktif.
Karena itu, menurutnya, Presiden RI harus meluruskannya. Lebih lanjut, kata dia, harusnya cukup menerima tamu dan dilaksanakan diskusi mengenai masalah pertahanan kawasan, misalnya. Itu lebih tepat. Bukan kuliah umum.
Mantan Sekretaris Militer ini menyatakan Komisi I akan menanyakan substansinya sehingga disebut kuliah umum.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menilai pertemuan itu menunjukkan mau tak mau AS berkepentingan dengan isu keamanan di wilayah Australia dan Asia. "Tapi apapun keberadaan mereka tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan bangsa kita," kata Pram.
Pram mengakui posisi tawar Indonesia tak sekuat AS. "Posisi kita jelas rapuh, sementara Amerika punya posisi tawar menawar yang kuat, apalagi mereka punya pusat pertahanan di Australia," kata dia.
Pramono menambahkan, mau tak mau kita harus mengaitkan keberadaan pangkalan AS itu dengan isu Papua. Namun, dalam hal ini bukan berarti Indonesia lemah. Indonesia memiliki pertahanan yang kuat, yang juga dibutuhkan AS. RI juga punya posisi strategis. (yay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda di Kaltim Manjakan PNS
Redaktur : Tim Redaksi